Per April 2024, Bank Indonesia mencatat, cadangan devisa (cadev) Indonesia susut US$4,2 miliar, atau Rp67,2 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000/US$, menjadi US$136,2 miliar (Rp2.179,2 triliun).
Penyusutan cadev ini, sejatinya sudah terjadi sejak akhir Desember 2023 yang posisinya US$146,4 miliar, setara Rp2.196 triliun.
Sehingga, total pengurangan cadev sejak akhir Desember 2023 hingga akhir April 2024 mencapai US$10,2 miliar yang setara Rp163,2 triliun. Wow, besar sekali.
Asal tahu saja, cadev merupakan aset yang di bawah kontrol Bank Indonesia. Biasanya cadev digelontorkan untuk membayar utang dan memperkuat nilai tukar rupiah (stabilisasi).
“Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” kata Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dikutip Jumat (10/5/2024).
Artinya apa? Utang untuk membiayai sejumlah proyek kakap yang menjadi ambisi politik Presiden Jokowi, harus ditebus mahal. Termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (sekarang kereta Whoosh), serta Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan, era Jokowi yang berjalan 9 tahun (2014-2023), terjadi penarikan utang yang ugal-ugalan. Semuanya demi proyek-proyek ambisius penguasa.
“Pemerintah sudah menambah utang Rp5.535,9 triliun. Awalnya (2024) Rp2.608,8 triliun, menjadi Rp8.144,7 triliun. Bahkan, utang pemerintah diperkirakan mencapai, setidaknya Rp8.800 triliun di akhir tahun ini. Luar biasa, ugal-ugalannya,” kata dia.
Malangnya, kata Anthony, utang pemerintah yang melonjak drastis itu, tidak memberi manfaat sama sekali bagi mayoritas rakyat Indonesia. Karena itu tadi, hanya dimanfaatkan untuk mendanai proyek ambisius Jokowi.
“Tingkat kemiskinan selama sembilan tahun itu, hanya turun 1,6 persen. Dari 10,96 persen pada 2014, menjadi 9,36 persen pada 2023,” kata dia.
Analisa Anthony masuk akal. Untuk membiayai proyek kereta Whoosh saja, pemerintah harus ‘ngutang’ ke China Development Bank (CDB). Celakanya lagi, biaya proyeknya bengkak hampir Rp22 triliun.
Atau proyek IKN di Kaltim yang nilai investasinya diperkirakan Rp466 triliun. Jika tak ada investor yang tertarik, semakin terbuka kemungkinan untuk dibiayai dari dana utangan.
