Dalam 30 bulan terakhir atau 3 tahun kurang 6 bulan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level ekspansif yakni di atas 50. Pertanda, industri di tanah air bertumbuh.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyebut, industrialisasi di Indonesia bergerak cepat. “Pelaku industri sangat memandang positif capaian gemilang PMI manufaktur Indonesia selama 30 bulan berturut yang juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bob di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Berdasarkan data dari S&P Global, PMI sektor manufaktur Indonesia berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yakni 52,7. Angka PMI yang terus berada di lingkup ekspansif, merupakan refleksi dari pertumbuhan produksi domestik bruto (PDB) Indonesia.
Bob menuturkan, capaian positif ini perlu disyukuri karena sektor industri nasional telah benar-benar pulih dari COVID-19. PMI Manufaktur Indonesia pada Februari 2024 mampu melampaui PMI Manufaktur berbagai negara maju lainnya yaitu China (50,9), Jerman (42,3), Jepang (47,2), Inggris (47,1), Amerika Serikat (51,5), Malaysia (49,5), Myanmar (46,7), Filipina (51,0), Taiwan (48,6), Thailand (45,3), dan Vietnam (50,4).
Ia menilai capaian gemilang PMI manufaktur ini harus harus diikuti oleh langkah strategis pemerintah melalui berbagai kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan sektor industri.
“Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan, dan yang paling penting adakah indikator ketenagakerjaan,” ujar dia.
Menurut Bob, kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya merupakan salah satu faktor yang sangat pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.
“Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor ril-nya,” ujarnya.
PMI yang ekspansif, kata Bob, perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata dengan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
“Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag dan Kemenkeu. Termasuk juga menyangkut arus barang. Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.
Bob mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang ekonominya sangat bergantung kepada sektor konsumsi. Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan lain yaitu tenaga kerja yang berlimpah.
“Ini kan dua modal dasar yang tidak dimiliki negara lain, seharusnya Indonesia bisa ngebut ekonomi nya dibanding negara lain. Tapi bagaimana kita bisa seperti India yang terbentuk satu optimisme bersama antara dunia usaha dengan pemerintah bahwa ekonomi ke depan akan tumbuh dengan baik,” ujar dia.
Dia menekankan pentingnya peran investasi dalam mendorong ekonomi nasional. Saat ini, industri sudah optimistis, dan tenaga kerja tersedia. Hal tersebut dapat dikonversi menjadi kondisi pasar yang tumbuh.
Dia mengatakan, peran Kemenperin terhadap ekonomi nasional menjadi sangat sentral. Kemenperin menjadi institusi yang memegang komando penting dan sangat menentukan kemajuan sektor industri manufaktur nasional.
“Kita sangat apresiasi Menperin yang terus menerus memberikan stimulus untuk industri. Tapi ini kan bukan kerja sendiri, ada andil kementerian lain yang mempermudah, jangan malah dipersulit,” katanya.
Ia berharap ke depan tidak hanya produsen, akan tetapi konsumen juga diberikan insentif. Meski demikian, Bob menyadari bahwa pemberian insentif butuh dukungan politik anggaran pemerintah.
“Saya rasa ke depan Kemenperin harus jadi leading kementerian, kalau kita concern bahwa ke depan itu yang harus jadi drive pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri. Sektor industri mampu menciptakan multiplier effect, pasti tax ratio nya akan bagus jika Kemenperin yang menjadi leading kementeriannya,” kata dia.
