Dengan pemandangan antrean BBM bersubsidi jenis solar di beberapa SPBU Kalimantan Selatan, membuat DPRD meminta klarifikasi ke BPH Migas.
Wakil rakyat Kalsel tersebut menyarankan BPH Migas untuk mendata ulang kebutuhan BBM bersubsidi jenis solar. Apalagi saat ini berjumlah pendudukj sekitar empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan pihaknya perlu membicarakan penyebab warga terpaksa harus antre saat membeli BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada beberapa waktu terakhir ini.
“Belakangan ini terjadi pada sejumlah SPBU di Kalsel kembali antrean panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Kita belum tahu pasti penyebabnya,” ujar Imam di Banjarmasin, Senin (27/11/2023).
Imam menyarankan BPH Migas mendata ulang kebutuhan BBM bersubsidi jenis solar di Kalsel. “Perkiraan dulu mungkin cukup untuk kebutuhan solar bersubsidi, tapi belakangan ini kendaraan bermotor pengguna solar di Kalsel makin bertambah. Apalagi Kalsel sebagai lintas Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) makin ramai,” ucap Imam.
Untuk itu, Imam menyatakan seiring bertambah penggunaan solar, maka kuota untuk masyarakat di Kalsel perlu penambahan agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap kelancaran transportasi.
Imam mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat harus antre panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di SPBU.
