Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Laode Rahmat menyentil balik politikus PDIP yang sempat mempertanyakan tujuan Koalisi Perubahan.
Menurut Laode, PDIP sudah memenuhi syarat untuk mengusung capres tanpa berkoalisi lantaran mengantongi 20 persen kursi DPR berdasarkan hasil Pemilu 2019. Namun, partai berlambang banteng moncong putih ini belum berani mengusung capres.
“Kalau seandainya kita punya seperti Bang Masinton 20 persen, mungkin engga perlu waktu lama unutk mengumumkan siapa calonnya. Kita tidak perlu waktu lama, kenapa? karena kita sudah punya kader. Kalau kita punya kader yakin kita bisa maju, ngapain lama,” kata Laode dalam diskusi bertema capres-cawapres di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).
Laode menjelaskan, partainya menyadari adanya aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk aturan ini, syarat mengusung capres dan cawapres yaitu 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional berdasarkan pemilu sebelumnya.
“Kita sadar bahwa berdarkan undang-undang pun yang berhak mencalonkan itu partai politik. Tetapi dikunci partai politik boleh mencalonkan harus cukup 20 persen. Jadi kalau dari kami PKS bukannya tidak punya calon-calon, hanya saja terkendala di batas pencalonan,” katanya memaparkan.
Soal langkah PKS bersama Partai NasDem dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, hal ini sudah melalui pertimbangan matang.
“”Kami bicara dengan Pak Anies ini, sudah bersama beliau sejak Pilkada DKI. Kami melihat hasil-hasil yang beliau lakukan dalam proses pembangunan di DKI, faktanya ada,” kata Laode menegaskan.
