Wapres Ma’ruf: Pemerintah Tak Akan Intervensi Pemilihan Ketum PSSI

Dua menteri kabinet Indonesia Maju mencalonkan diri dalam pemilihan ketua dan wakil Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakinkan jika pemerintah tidak akan ikut campur dalam kontestasi tersebut.

Wapres Ma’ruf berbicara usai pembukaan Pra Kongres Kebudayaan Minahasa, Kamis (26/01/2023).  ”Saya kira pemerintah tidak ada (niat) untuk melakukan intervensi,” tutur Wapres Maruf.

Wapres akan mencermati apakah baik Peraturan PSSI maupun  FIFA melarang pejabat pemerintah untuk mengikuti pencalonan ketum PSSI. Dengan tidak adanya larangan tersebut, pengangkatan kedua menteri dapat terlaksana atas izin Presiden Joko Widodo. Jika keduanya terpilih dan jabatan menteri masih melekat, wapres meminta agar tujuan kiprahnya sebagai menteri tidak serta merta menjadi nomor dua.

”Harus dipastikan tidak boleh mengganggu. Jadi, kalau mengganggu, ya jangan. Tapi harus dipastikan bahwa memang tidak mengganggu,” ujarnya.

Tapi kita harus memastikan bahwa kita tidak ikut campur,” katanya. Adapun Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengajukan diri di posisi wakil ketua umum. Sejauh ini ada 19 orang di bursa calon wakil ketua umum.

Pemerintah, kata Wapres, mendorong supaya sepak bola Indonesia semakin maju. ”Supaya sepak bola kita itu jangan terus tidak maju-maju, kalah terus. Jadi harus dicari apa salahnya. Semua pelatih yang hebat-hebat didatangkan, tetapi apa betul orang Indonesia itu tidak punya potensi? Saya belum yakin bahwa kita tidak punya potensi, 274 juta (penduduk) masa enggak ada? Mungkin ini yang perlu digali lagi bagaimana mencari bibit-bibit unggul dan talenta,” katanya.

Hal serupa juga pemerintah lakukan di Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pemerintah mempersiapkan talenta-talenta muda untuk bangkit dan mempersiapkan mereka menjadi atlet-atlet berprestasi.

Tak ada intervensi

Kemarin, Zainudin menceritakan alasannya tidak maju dalam posisi calon ketua umum. ”(Calon) Ketuanya sudah banyak, Pak Erick, ada Pak La Nyalla. Kita bantu saja,” ujarnya kepada wartawan usai Ratas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Zainudin juga menolak jika pemerintah anggapannya telah mengintervensi.

”Intervensi pemerintah itu kalau pemerintah mengatur kompetisi, pemerintah mengatur segala urusan organisasi. Ini terbuka. Tidak ada aturan baik statuta FIFA atau PSSI yang melarangnya. Jadi siapa saja diperbolehkan,” katanya.

Namun, sebagai pembantu Presiden, Zainudin mengakui harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Sejauh ini, menurut dia, Presiden mengizinkannya untuk mendaftar. Lebih lagi, ia belum tentu terpilih karena pemilihan terjadi secara adil.

Intervensi terjadi jika pemerintah mengatur kompetensi, mengatur lokasi latihan, dan lainnya. Namun, kenyataannya, kata Zainudin, semua masih kembali kepada federasi. Seperti di Liga 2, Presiden hanya memberi arahan supaya ada jalan keluar. Karena itu, Menpora mengundang PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi sepak bola di Indonesia dan klub-klub peserta Liga 2.

”Pelaksana semua kebijakan operasional federasi adalah PSSI. Pemerintah tidak ikut. Namun, kalau butuh bantuan, misalnya timnas butuh dukungan kita, ya sudah kita fasilitasi sesuai aturan. Seperti U20 ini, pembiayaan dari kita. Apakah itu intervensi? Kan enggak,” tutur Zainudin.

Jika betul-betul terpilih, Zainudin akan melaporkan hasilnya kepada Presiden terlebih dahulu. Kebijakan yang Presiden ambil akan ia laksanakan.