Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengevaluasi target penurunan stunting, mengingat penurunan belum mampu mendekati target.
Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) BKKBN dengan tema ‘Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045’.
“Di tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal agar menjadi perhatian,” ujar Ma’ruf, Kamis (25/4/2024).
Maruf menegaskan valuasi ini penting dilakukan, agar program yang sudah dilakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya. “Saya minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi,” kata dia.
Ia menyarankan agar BKKBN fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting. Kemudian, arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.
“Saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di Pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan stunting signifikan meski belum sesuai dengan yang diharapkan.
Ia menjelaskan, pada tahun 2023 jumlah keluarga berisiko stunting adalah 11.896.367 keluarga, menurun dari 13.123.418 keluarga pada tahun 2022. “Jadi keluarga yang tidak punya air bersih, jambannya tidak standar, rumah kumuh mengalami penurunan yang signifikan” tutur dia.
