Polemik mengenai penerapan sistem proporsional tertutup atau terbuka dalam pemilu 2024, kian santer. Bahkan kabar terbaru delapan fraksi di parlemen menolak sistem proporsional, termasuk Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Nurul Arifin menyindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara langsung dalam hasil rilis survei nasional yang diadakan oleh lembaga survei Indikator Politik, terkait sistem proporsional tertutup.
“Selamat pak Hasto sebagai sekjen selalu berhasil membuat PDIP naik dan bahkan ada di ranking pertama. Oleh karena itu, saya memahami betul kenapa pak Hasto ingin sekali menerapkan sistem tertutup,” sindir Nurul secara virtual dalam Indikator Rilis Survei Nasional bertajuk ‘Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Capres dan Partai Jelang 2024’, Rabu (4/1/2023).
Nurul menjelaskan isu yang menuai polemik ini sejatinya bukan barang baru. Sebab, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membahas persoalan ini.
“Sebetulnya mix member proporsional itu yang paling adil. Tapi memang harus ada sedikit perubahan dan edukasi kepada pemilih,” terangnya menambahkan.
Ia menegaskan, Golkar lebih mendukung untuk diterapkannya sistem proporsional terbuka, dibandingkan tertutup karena dianggap lebih mewakili suara rakyat. Di sisi lain, partai politik (parpol) pun tidak bisa menjadi egois dalam penerapan sistem terbuka.
“Kami tidak percaya tidak ada oligarki, kami tidak percaya memerangi korupsi, kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup semua akan lebih baik,” ujar Nurul.
Nurul yakin bahwa derasnya penolakan akan menggagalkan upaya untuk penerapan sistem proporsional tertutup pada gelaran Pemilu 2024.
“Masa kita delapan fraksi kalah ama satu fraksi gitu. Ayo pak Hasto jangan terlalu keras, kita harus mengutamakan mengusung suara rakyat, berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orang yang mereka percaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto paparkan alasan ingin menerapkan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Mereka berdalih sistem ini lebih efisien dan akan mengurangi banyak biaya penyelenggaraan pemilu.
Dia mengatakan Indonesia seharusnya menghemat sebanyak mungkin biaya pemilu agar dapat menghadapi risiko ekonomi global dengan mulus. Bahkan, PDIP juga telah melakukan kalkulasi terkait biaya pemilu di tengah situasi saat ini.
Diketahui, delapan dari sembilan parpol di DPR alias parpol parlemen kompak menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Kedelapan parpol itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Mereka secara bersama menandatangani pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup. Artinya, hanya PDI Perjuangan (PDIP) parpol parlemen yang tak ikut menandatangani pernyataan tersebut.
