Usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bikin gaduh. Semestinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) fokus saja bagaimana seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan Bawaslu seperti tidak ada kerjaan mengeluarkan usulan penundaan pilkada. Menurutnya, masih ada permasalahan lain yang lebih penting ketimbang menyuarakan usulan tersebut.
“Bawaslu ini kayak nggak ada kerjaannya. Padahal banyak sekali isu-isu terkait Pilkada bahkan pemilu itu bahkan masih compang-camping seperti politik uang, soal fitnah, hoax dan seterusnya. Itu tidak pernah bisa diungkap sama Bawaslu. Ini malah mengusulkan penundaan pilkada,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (16/7/2023).
Pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, sambung dia, hanya menambahkan kesan buruk di mata masyarakat. Jadi, menurut Adi, wajar saja jika Bawaslu menjadi bahan cemooh publik usai mencuatnya wacana penundaan Pilkada.
“Ini yang kemudian membuat publik agak sedikit mencemooh dan mencibir Bawaslu. Semacam lembaga yang kayak nggak punya kerjaan. Alih-alih untuk meningkatkan pengawasan secara berkualitas, justru menggelindingkan isu yang bisa menimbulkan kemarahan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Bagja melontarkan usulan penundaan pilkada karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah. Menurutnya, pilkada serentak ini baru pertama kali digelar secara menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan banyak masalah mulai dari tahapan hingga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah.
“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” ujar Bagja di Jakarta, dikutip Kamis (13/7/2023).
Sontak usulan ini mendapat banyak kritikan, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ia menilai Bawaslu hanya cari-cari alasan saja untuk memperpanjang masa penyelenggaraan pemilu.
“Kita akan bahas itu, tapi kalau untuk nunda waduh, gitu loh. Atau Bawaslu mau kerja-kerja panjang? Biar ada kerjaan? Gitu loh. Ya kan sudah lah kita kerja-kerja yang benar aja, bantu pemerintah ini pemulihan ekonomi,” tutur Junimart di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Jika Bawaslu, tambah dia, mengalami kendala pada jumlah anggaran yang tidak cukup, seharusnya dapat menyampaikan hal ini ke Komisi II DPR tanpa perlu menunda pelaksanaan Pilkada 2024.
“Bawaslu tahunya ketika diputuskan you kerja aja, you sudah punya anggaran, sudah kita ketok juga anggarannya. Mestinya Bawaslu itu mengatakan dalam rangka apa? Jika untuk pengawasannya itu, ternyata anggaran kurang cukup, ya itu bisa dibicarakan,” ucap dia.
