Dalam rapat kerja antara Menteri BUMN, Erick Thohir dan Komisi VI DPR terungkap meski perusahaan vendor milik anggota DPR piutangnya tetap bisa belum dibayarkan BUMN.
DPR meminta utang vendor BUMN tetap harus segera dibayar secara berkeadilan. Mereka juga meminta praktik tersebut jangan terulang lagi di lingkungan BUMN yang sedang dikembangkan perilaku Akhlak BUMN.
Akhlak BUMN merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif , sebagai Core Values dari BUMN.
Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mengungkapkan persoalan utang vendor para BUMN ini harus segera diselesaikan secara berkeadilan dan profesional.
“Lagi-lagi kami diingatkan oleh kawan-kawan yang masih punya piutang. Cuma harus ada cut off yang kejadian kemarin-kemarin butuh langkah-langkah penyelesaian yang tentu saja bekeadilan profesional ke depan jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi,” katanya berharap.
Sementara Fraksi PDIP Evita Nursanty piutangnya masih nyangkut di BUMN saat proyek PON di Papua sebesar Rp112 miliar. Walaupun tidak terbayarkan 100 persen tetapi BUMN harus tetap membayarnya.
“PON Papua perusahaan saya belum dibayar Rp 112 miliar, pemerintah ini kalau utang enak bener, padahal sudah mau PON berikutnya,” katanya.
Namun Menteri BUMN Erick Thohir tidak langsung menyanggupi permintaan DPR tersebut. Bahkan gantian menagih kesepakatan untuk membentuk panja tentang utang vendor BUMN ini.
Sebab, dirinya akan terlebih dahulu memetakan utang kepada vendor yang ditanggung BUMN. Menteri Etho mengajak DPR membahas masalah utang vendor BUMN usai rangkaian pemilu 2024.
“Mengenai vendor, sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi VI dan Kementerian BUMN untuk melakukan panja waktu itu. Mungkin setelah proses pemilu saja kita bisa dorong. Karena kita juga ingin memetakan bersama sampai seberapa dalam vendor ini daripada selalu lempar-lemparan,” jelasnya.
