Market

Utang Proyek Kereta Cepat Ditanggung Pemerintah, Efek Anggaran Bengkak?

Dengan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak dari US$ 6,07 miliar menjadi US$ 7,5 miliar atau setara dengan Rp112 triliun yang mengacu pada kurs rupiah Rp15.000 per US$, membuat bandar PT KCIC ketar-ketir.

Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan jurus sakti mengatasi permasalahan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ajian terakhir adalah aturan penjaminan pemerintah dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Aturan mulai berlaku pada saat diundangkan yakni 11 September 2023 awal pekan ini.

Penjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri keuangan baik secara langsung atau secara bersama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” tulis Pasal 1 aturan tersebut, yang dikutip Jumat (15/9/2023).

Penjaminan pemerintah diberikan atas seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul terhadap kreditur akibat pembengkakan biaya proyek tersebut. Terdiri dari pokok pinjaman, bunga pinjaman dan/atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman.

“Penjaminan pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal seperti dalam Pasal 3,” demikian mengutip PMK  tersebut.

Berkas Keputusan Komite KCJB

Agar pinjaman PT KAI untuk mengatasi pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dijamin pemerintah, Sri Mulyani menerapkan beberapa persyaratan.

Pemohon jaminan yakni PT KAI mengajukan permohonan penjaminan pemerintah kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Permohonan bisa diajukan setelah adanya keputusan dari Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Syarat kedua, melampirkan surat pernyataan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN yang memuat persetujuan penerimaan pinjaman dengan penjaminan pemerintah. Selain itu ada pernyataan mengenai kemampuan keuangan dan kemampuan bayar PT KAI atas kewajiban keuangan yang timbul dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketiga, surat pernyataan menteri di bidang perhubungan yang menyatakan dukungan kepada PT KAI terkait kebijakan sektor perkeretaapian. Keempat, melampirkan rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman dan menyertakan profil calon kreditur beserta harga pinjaman serta syarat dan ketentuan pinjaman.

Tidak ketinggalan PT KAI wajib melampirkan laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen dan menyertakan proyeksi keuangan sampai dengan masa pinjaman berakhir. Termasuk dimintai rancangan dokumen rencana mitigasi risiko gagal bayar.

Proyek Paksaan

Tidak hanya investor asing yang berubah dalam mewujudkan mimpin memiliki kereta cepat seperti di Jepang dan China, konsorsium BUMN juga mengalami perubahan. Pada awalnya, BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya menjadi komandan dalam konsorsium BUMN.

Namun akhirnya, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang menjadi leader dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI. PT KAI menggeser PT Wika memiliki 38 persen, sedangkan PT Wika hanya memegang 25 persen, PTPN VIII sebesar 25 persen dan terakhir PT Jasa Marga mengantongi 12 persen.

Artinya, konsorsium ini menanggung anggaran proyek sebesar 60 persen dari Rp112 triliun.

Dalam komposisi pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC, keroyokan BUMN ini menanggung saham 60 persen. Sedangkan 40 persen saham sisanya dimiliki konsorsium China, yakni Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Anggaran proyek KCJB memiliki komposisi 25 persen merupakan ekuitas dan 75 persennya merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Pinjaman ini memiliki tenor 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun.

Back to top button