Meski belum memastikan kelancaran tahap operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah sudah semangat untuk mempertimbangkan perluasan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Pemerintah sudah masuk uji coba tahap akhir kereta cepat tersebut sebelum diresmikan pada 1 Oktober 2023.
Bisa jadi semangat tersebut muncul setelah perwakilan pemerintah China sebagai salah satu pemegang saham konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC menyatakan kepuasannya. Akhirnya pemerintah berani mempertimbangkan proyek kereta cepat bisa diperpanjang hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Tentunya, China sebagai salah satu calon mitra utamanya.
Apalagi pihak China sudah menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam proyek perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya. Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menginstruksikan untuk merancang studi kelayakan terkait perpanjangan kereta cepat ini.
Seperti halnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan China sebagai salah satu mitra kerja potensial untuk proyek ini. Hal tersebut mengingat pengalaman China dalam bidang kereta cepat yang sangat luas.
“Mereka juga senang kalau mereka bisa ikut terlibat, ke depannya akan kami lihat. Tetapi dengan pengalaman mereka sudah membangun 41.000 km lintasan untuk kereta cepat saya kira perlu dipertimbangkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan di Stasiun KCIC Halim Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Adapun, Luhut melakukan uji coba kereta cepat bersama dengan Perdana Menteri, China Li Qiang pada hari ini. Luhut mengatakan, perjalanan dengan kereta cepat dirasa sangat mulus dan tanpa gangguan. Dia mengatakan, perjalanan dari Stasiun Halim ke Stasiun Karawang ditempuh dalam kurang dari 15 menit dengan kecepatan 340 km/jam. Dia juga menyebut PM Li Qiang sangat senang dengan hasil uji coba kereta cepat hari ini.
“Tadi (kemarin) kami mencobanya sampai ke Karawang hanya 11 menit dan kecepatannya 340 km/jam,” kata Luhut.
Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Aditya Dwi Laksana mengatakan, perlu ada perencanaan yang lebih matang, jika pemerintah memang berniat untuk memperpanjang proyek kereta cepat ini hingga Surabaya.
Aditya menuturkan, proses pembangunan kereta cepat sampai Surabaya tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru seperti proyek KCJB.
Dia menjelaskan, proses perpanjangan proyek kereta cepat harus digarap dengan time frame yang jelas dan kajian yang optimal. Aditya mengatakan, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum pemerintah dapat melakukan konstruksi proyek kereta cepat fase kedua. Pertama, adalah studi kelayakan atau feasibility study.
Aditya menuturkan, studi kelayakan pada proyek perkeretaapian pada umumnya akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu, proyek akan memasuki tahap penyusunan basic engineering design (BED) yang rata-rata memakan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun.
Kedua, pemerintah juga harus membuat beberapa kajian-kajian terkait lainnya seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dampak lalu lintas, mitigasi bencana, topografi, hingga proyeksi permintaan (demand forecast).
Ketiga, pemerintah dan pihak terkait lainnya juga wajib merancang skema pembiayaan yang tepat. Aditya mengatakan, skema pembiayaan ini terutama penting untuk perpanjangan kereta cepat agar kasus cost overrun pada KCJB tidak terulang lagi.
“Kalau itu semua sudah rampung, menurut saya pengerjaan proyek sebaiknya menggunakan time frame yang realistis saja. Tidak usah seperti KCJB, yang dari awal ditargetkan selesai 2019, kemudian mundur beberapa kali sampai ke 2023,” jelas Aditya.
Konsorsium PTKCIC
Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang juga bertanggung jawab atas pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan itu merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co Ltd atau 40 persen saham.
Namun dari total anggaran KCJB, sebanyak 75 persen merupakan pinjaman dari China
Development Bank. Berapa total biaya proyek KCJB? Biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun, nilai investasi KCJB tersebut setara dengan pembangunan 1.081 Kilometer Tol Trans Sumatera.
Jangan lupa soal masa konsesi KCJB terbilang sangat lama yakni mencapai 80 tahun. Padahal konsesi jalan tol yang rata-rata adalah 40 tahun dan maksimal 50 tahun.
Konsorsium pemerintah terdiri dari empat perusahaan milik negara. Mulai dari PT Wijaya Karya yang menjadi pemegang saham paling besar, yakni 38 persen. Lalu, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI masing-masing memiliki 25 persen saham. Sisanya dipegang oleh Jasa Marga, sebesar 12 persen.
