Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina merespons program uji coba atau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang, Banten, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis (29/2/2024).
Ia menegaskan, uji coba atau simulasi program makan siang gratis tersebut jangan ditarik-tarik ke politik, karena merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Tapi karena mirip dengan program yang diusung salah satu pasangan calon Pilpres, maka seolah-olah ini uji coba dari janji kampanye pasangan calon tersebut,” ujarnya, seperti dikutip Antara, Jumat (1/3/2024).
Caroline pun mengingatkan publik jangan langsung percaya dengan narasi yang sedang beredar. Ia menekankan masyarakat harus lebih kritis terhadap narasi yang muncul usai Pilpres 2024.
“Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau juga klaim sepihak atas program-program yang bukan bagian dari realisasi janji kampanye,” kata Caroline.
Sebelumnya, Menko Airlangga memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengadakan simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera (Aksara) di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024).
“Kabupaten Tangerang menyiapkan tiga tipe sekolah untuk menerapkan program ini, yang mewakili kondisi beragam di Indonesia,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kamis (29/2/2024).
Program ini diharapkan dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia setelah evaluasi dan penyesuaian berdasarkan hasil penerapan di Kabupaten Tangerang.
Uji coba makan siang gratis ini mendapat banyak sorotan, salah satunya dari cawapres nomor urut 3 Mahfud Md. Ia mengaku heran pemerintah yang tengah melakukan uji coba program makan siang gratis.
Alasannya, program tersebut adalah milik pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bukan dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, uji coba itu tidak wajar. Hal ini dikarenakan program makan siang gratis dicanangkan oleh peserta Pilpres 2024 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum menentukan secara resmi siapa pemenangnya. “Artinya, menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis,” ucapnya di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
