Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radi menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan sebagai ketua tim percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), tidak tepat. Justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan Luhut.
“Saya kira penunjukan Pak Luhut, sangat tidak tepat. Apalagi beliau kan baru sembuh dari sakit. Urusan PLTN ini cukup kompleks. Kan banyak orang yang benar-benar paham soal PLTN. Apalagi tugas Pak Luhut kan sudah banyak sekali. Bisa-bisa kambuh lagi penyakitnya,” kata Fahmy saat dihubungi, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Fahmy mengatakan, sudah tepat jika Presiden Jokowi membentuk tim percepatan pembangunan PLTN. Membuktikan bahwa pemerintah serius dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Hanya saja, tim ini perlu menyiapkan beberapa langkah awal.
‘Pertama, mendorong revisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) karena PLTN berada di urutan akhir, bukan prioritas. Saya kira, tim ini perlu mendorong agar PLTN masuk prioritas RUEN,” kata Fahmy.
Selanjutnya, kata Fahmy, tim percepatan PLTN perlu menyusun perencanaan untuk sosialisasi pentingnya PLTN kepada publik. Termasuk membumikan bahwa PLTN dengan kecanggihan teknologi, cukup aman alias zero accident. “Setelah mendapatkan kepercayaan publik, masalah semakin mudah. Tentu saja, lokasi PLTN harus benar-benar dari hasil kajian dan riset yang komprehensif,” paparnya.
Masalah keamanan PLTN, kata dia, ada dua negara yang layak diajukan acuan dari persepktif teknologinya. Yakni Rusia dan Prancis. “Tapi yang paling canggih adalah Rusia. Di sana sudah bisa menjalankan zero accident. Nah, saat Jokowi ke Rusia, Putin kan pernah nawarin. Saya kira itu peluang baik yang perlu dimanfaatkan,” ungkapnya.
Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan PLTN, atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), menunjuk Menko Luhut sebagai ketua tim.
“Jadi di situ ada ketua Menko Marinves, ketua harian menteri ESDM,” tutur Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM, Djoko Siswanto, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Anggota dari tim NEPIO ini, terdiri dari Ketua Dewan Pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).
Selanjutnya, tim NEPIO bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN. Demi mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.
Selain itu, NEPIO juga merupakan tim nasional yang bersifat lintas sektoral untuk percepatan persiapan dan pembangunan PLTN. “DEN sudah berkirim surat ke ketua DEN, bapak presiden, untuk meminta arahan pembentukan NEPIO ini,” imbuh Djoko.
