Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanyakan dasar dari kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait perombakan trotoar di Simpang Santa Jakarta Selatan.
Ia menegaskan, setiap kebijakan harus tiap adanya kebijakan baru pasti berdasarkan kajian. “Apapun yang dilakukan itu, ketika ada perubahan, ini kan ada perubahan ya, pasti, saya meyakini itu melalui kajian,” ujar Gembong saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (20/4/2023).
Hingga saat ini, sambung dia, DPRD masih belum mendapatkan kajian terhadap kebijakan tersebut. Selaras dengan itu Gembong menyatakan bahwa dirinya terbilang mengkritik alias tidak setuju dengan perombakan trotoar. “Belum, kemarin kita juga mengkritisi itu. Belum dapat kajian juga kita tunggu,” tutur dia.
Kalaupun ada kajiannya, Gembong meyakini hasil kajian itu salah dan tidak cermat. Sebab, Simpang Santa termasuk jalur yang memerlukan keberadaan trotoar bagi pejalan kaki dan pesepeda.
“Ya bukan salah kajiannya, tapi tidak cermat, artinya kalau kajian itu cermat kan justru mempertimbangkan jalur yang paling padat misalnya daerah mana menuju ke mana kan gitu loh,” jelas dia.
Ia pun menyebut cara kerja Heru dalam menata jalan di Ibu Kota tidak cermat dan tidak maksimal. Heru dinilai hanya cari jalan pintas, tidak mau repot memikirkan alternatif solusi yang lebih bijak.
“Yang tadinya jalur sepeda kemudian sekarang di manfaatkan untuk pengguna kendaraan bermotor. Mungkin seperti itu dalam benak saya karena tidak mungkin merubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian,” pungkasnya.
Reyhaanah Asya
