Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan kepuasan layanan administrasi, integrasi sistem informasi dan peningkatan kesehatan organisasi. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menerangkan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR pada TA 2024 telah ditetapkan sebesar Rp578,73 M.
“Anggaran tersebut dialokasikan untuk Pagu Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp91,52 M (15,81 persen), Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp27,46 M (4,74 persen), dan untuk Belanja Barang sebesar Rp459,75 M (79,44 persen) yang terdiri dari Belanja Barang Operasional sebesar Rp195,66 M (33,82 persen) serta Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp264,09 M (45,63 persen),” terang Zainal Fatah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Rencana Alokasi Anggaran menurut Fungsi, Program, dan Prioritas Anggaran TA 2024 bersama Komisi V DPR RI, Kamis (31/08/2023).
Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan kinerja layanan dari 7 Biro dan 3 Pusat yang berada dalam Sekretariat Jenderal. Dilakukan pula, peningkatan kesehatan organisasi melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR, peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan peningkatan nilai SAKIP Kementerian PUPR.
“Integrasi sistem informasi dilakukan dalam rangka transformasi layanan digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di antaranya layanan perizinan, perumahan, dan data/ informasi,” jelas Zainal Fatah.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan kualitas, memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan transformasi di bidang pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi seperti, Bravo-PUPR, Pelayanan Publik Terpadu, Portal Perizinan Bidang PUPR, e-Keuangan, dan e-Pusaka.
“Kementerian PUPR saat ini juga sedang mengembangkan portal data spasial infrastruktur PUPR yang dapat diakses melalui platform SIGI (Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur), dan Command Center IKN yang dapat diakses secara umum untuk melihat visualisasi desain dan progres IKN,” katanya.
Kementerian PUPR juga mengembangkan portal data bencana yang terdampak kepada infrastruktur PUPR dan dapat diakses melalui platform SITABA (Sistem Informasi Bencana), portal open data, dan portal bantuan pemerintah yang dapat memberikan informasi terkait usulan dari pemda dan masyarakat yang
dapat diakses oleh publik.
Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana turut mengapresiasi proses integrasi sistem informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Menurut Irine, perlu juga dilakukan sosialisasi supaya masyarakat dapat mengetahui pengoperasiannya.
“Harapannya aplikasi yang sudah dikembangkan Kementerian PUPR ini betul-betul mampu melayani publik. Dan kuncinya adalah meningkatkan pengetahuan publik terhadap aplikasi ini supaya masyarakat mengetahui pengoperasiannya. Karena ini juga salah satu pintu gerbang masyarakat bisa mengetahui progress kinerja Kementerian PUPR,” tandas Irine.
Anton Hartono
