Belum lama ini publik digemparkan oleh pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut ada transaksi gelar sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengamat politik Refly Harun menduga dana haram ini akan digunakan untuk biayai kampanye Pemilu 2024.
“Ini karena birokrasi yang korup yang mempermainkan jabatan. Birokrasi memanfaatkan peluang dalam situasi politik. Jangan-jangan kaitannya dengan Pemilu 2024 tentang Political Fundraising,” kata Refly dalam sebuah diskusi di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).
Karena itu ia meyakini pesta demokrasi yang akan terselenggara kurang dari satu tahun lagi akan diwarnai banyak kecurangan. “Saya pengamat Pemilu, bukan separuhnya tapi tiga per empatnya yakin bahwa Pemilu curang, bahkan 90 persen. Saya mengatakan Pemilu comberan,” sentil Refly.
Menurutnya, meski di atas kertas Pemilu 2024 tetap terselenggara, namun pada praktiknya tentu akan banyak mafia-mafia di belakang layar yang bermanuver mencacati pesta demokrasi tersebut.
“Kita tahu Pemilu tidak akan ditunda kesepakatan di atas kertas. Kita tidak tahu permainan di belakang layar mungkin bisa dari lembaga negara atau lingkaran presiden termasuk partai politik,” tutur Refly.
Ia mengatakan, melawan political fundraising ini dengan cara people fundraising apabila masyarakat menginginkan calon pemimpin yang mewakili rakyat bukan mewakili kepentingan dari oligarki.
“Wah ini ada kesempatan yang sama makanya ada people fundraising nggak mau kan bergabung bersama oligarki? Makanya harus ada people fundraising, harus dipelopori,” imbuh Refly
Rizki Aslendra
