Agenda pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Se-ASEAN melalui ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) yang seharusnya digelar di Jakarta, dibatalkan. Menurut Lini, salah satu penyelenggara, agenda tersebut dipindahkan ke tempat lain demi menjamin keselamatan para peserta dan penyelenggara.
“Penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan untuk memindahkan lokasi program di luar Indonesia, setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai kelompok,” kata ASEAN SOGIE Caucus dalam pernyataannya mengutip Reuters, Jumat (14/7/2023).
Sebelumnya, terdapat gelombang penolakan terhadap agenda ini dari organisasi masyarakat (ormas) Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umumnya, Anwar Abbas, meminta pemerintah tidak memberikan izin untuk pertemuan tersebut.
Anwar menilai jika pemerintah memperkenankan agenda tersebut, sama saja telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
“MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut,” kata Anwar dalam keterangannya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli. Dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melarang agenda tersebut digelar di ibu kota.
“Saya minta Dinas Pariwisata melarang karena tidak sesuai budaya kita, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan agama kita,” kata Taufiq.
Taufiq mengaku senang jika Jakarta banyak dikunjungi wisatawan asing. Namun, menurutnya, harus ada filter kegiatan yang dilakukan di Jakarta.
“Kita senang kalau ada wisatawan terutama wisatawan asing datang ke Jakarta tapi kemudian perlu ada filter bahwa kita punya budaya, punya Pancasila, kita punya agama,” katanya.
Acara ini juga menarik perhatian karena Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional menteri luar negeri Asia Tenggara pekan ini, yang memunculkan pertanyaan dari beberapa kelompok anti-LGBT apakah acara tersebut terkait dengan pertemuan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan acara tersebut “tidak ada hubungannya” dengan gelaran blok regional tersebut.
Sementara itu, Polda Metro Jaya masih dalam tahap mencari kebenaran informasi soal agenda pertemuan tersebut.
“Polda sedang mencari tahu juga, benar atau tidak, di Jakarta benar atau tidak,” kata Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan.
Hirbak menuturkan sampai saat ini dari hasil penelusuran yang dilakukan, pihaknya belum mendapat informasi lanjutan soal kegiatan tersebut.
“Sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin dan tidak ada pemberitahuan juga,” ujarnya.
Dengan adanya penolakan ini, tampaknya masyarakat Indonesia menunjukkan penolakan yang kuat terhadap agenda LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dan budaya masih sangat kuat dalam masyarakat dan harus dihormati.
Ibnu Naufal
