Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) belum berencana mengambil langkah hukum terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut.
“Dari tim hukum, baik nasional maupun daerah, belum ada langkah yang diambil terkait permasalahan tersebut,” kata Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Meski demikian, Timnas AMIN mengaku prihatin dengan aksi yang dilakukan anggota Satpol PP Garut dalam deklarasi mendukung calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Billy, jika dalam video itu terbukti merupakan anggota Satpol PP, maka itu menunjukkan ketidaknetralan dari unsur aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Sikap kami adalah menyayangkan. Jika itu memang benar Satpol PP, maka itu menunjukkan ketidaknetralan unsur ASN atau pegawai P3K. Kalau itu bukan Satpol PP dan memakai atribut Satpol PP, maka tentu kami menyayangkan juga, karena itu menggiring opini bahwa Satpol PP Garut dan secara instansi di seluruh Indonesia akan dirugikan,” kata Billy.
Billy mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menganalisa video dukungan tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan.
“Tetapi kami tunggu satu dua hari ke depan. Kalau ada, maka akan kami update,” kata Billy.
Terkait video berisi dukungan dari oknum Satpol PP Garut terhadap salah satu peserta Pilpres 2024, Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan telah memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar peraturan tersebut.
“Semua sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya dia didemosi dan tidak dilakukan pembayaran gaji selama tiga bulan,” kata Rudy Gunawan.
Dalam video berdurasi 19 detik yang tersebar di media sosial tersebut, tampak sejumlah anggota Satpol PP Garut menyatakan diri mendukung cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
