Pergantian tahun dari 2023 ke 2024 tinggal 2 minggu, apa daya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran masih tersisa Rp529 triliun.
“Saya sampaikan dua minggu ke depan ada Rp 500-an triliun (Rp529 triliun), kita akan membayarkan tagihan-tagihan. Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (15/12/2023).
Asal tahu saja, realisasi belanja hingga 12 Desember 2023, mencapai Rp2.588,2 triliun. Atau setara 84,5 persen dari target, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, sebesar Rp3.117,2 triliun.
Untuk mengoptimalkan sisa anggaran agar serapan bisa 100 persen, pemerintah hanya punya waktu dua minggu.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menyampaikan, salah satu belanja yang akan dikucurkan adalah untuk berbagai subsidi dan kompensasi termasuk bahan bakar minyak (BBM) dengan alokasi lebih dari Rp85 triliun.
“Di paruh kedua bulan Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih itu, antara lain itu untuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp85 triliun. Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun,” katanya.
Dirinya mengatakan, serapan belanja yang masih berada pada level 80 persen, memang lazim terjadi di pengujung tahun.
“Karena memang beberapa kontrak itu ditunggu sampai kontrak itu selesai dan biasanya akhir tahun,” katanya.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto menambah, pihaknya akan menggenjot belanja di sisa akhir tahun ini. Salah satunya adalah dengan meyakinkan kontrak-kontrak tersebut bisa sampai dicairkan.
“Dalam artian mereka sudah mengajukan surat perintah membayar (SPM),” jelas Astera.
Kedua, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan selalu melakukan monitoring terhadap K/L dan juga mendeteksi apabila ada kendala-kendala yang bersifat teknis, seperti masalah internet hingga kendala sistem.
Ketiga, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan K/L nya untuk mendorong supaya belanja-belanja yang belum bisa dipercepat realisasinya.
Keempat, Astera bilang, pihaknya akan menginstruksikan seluruh KPPN bawahannya untuk menambah jam kerja.
“Teman-teman yang bekerja normal, saat ini, sudah banyak yang kerjanya sampai tengah malam. Karena, kalau kita lihat, Jakarta yang mencakup 70 persen dari belanja itu average SPM yang masuk ini luar biasa lonjakannya,” jata Astera.
