Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, status tersangka yang disematkan Kejagung untuk anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasih terkait aliran duit korupsi BTS 4G, sangat memprihatinkan.
Dia pun menyoroti kekayaan Achsanul yang mengalami kenaikan signifikan sejak masih menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, hingga BPK.
“Pada 2009, saat menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR, kekayaannya Rp4,3 miliar. Hingga 20 Maret 2023, kekayaan Achsanul melejit menjadi Rp24,8 miliar. Apakah pertumbuhan harta ini bersumber dari pendapatan resmi, atau ada aliran dana yang tidak sah,” kata Matnur, sapaan akrabnya, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Matnur betul. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan pria asal Sumenep yang dikenal sebagai pemilik Madura United (MU) itu, punya aset Rp24,8 milia per 20 Maret 2023.
Sebagian besar berupa tanah dan bangunan, nilainya mencapai Rp21,8 miliar. Jumlahnya sebanyak 12 bidang tanah dan bangunan, tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, dan Sumenep.
Achsanul yang hobi menunggangi VW dan Mercy mewah itu, koleksi otomotifnya bernilai Rp1,4 miliar. Yakni, Toyota Alphard 2011, Toyota Camry 2011, VW 1974, Toyota Kijang Inova 2010, Mitsubishi Outlander Sport 2013, VW Minibus 1953, Toyota Alphard 2,5G AT 2015. Dirinya juga memiliki harta bergerak lain, senilai Rp 4,3 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2,0 miliar.
Sedangkan utang yang menjadi tanggungan Achsanul mencapai Rp4,8 miliar. Dengan demikian, total harta kekayaannya, sekitar Rp24,8 miliar.
Terungkapnya kasus ini, kredibilitas BPK sebagai auditor pelat merah, langsung ambyar. Mau tak mau, pimpinan BPK harus segera melakukan pemeriksaan internal secara mendalam.
“Semua pejabat, termasuk pimpinan BPK, peneliti, dan auditor utama, harus diperiksa dan diaudit untuk memastikan tidak ada lagi praktik korupsi yang terjadi,” ungkap Matnur.
Langkah tersebut, kata Matnur, bukan hanya penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun juga untuk memastikan bahwa BPK dapat kembali menjalankan fungsi dengan integritas dan profesionalisme yang seharusnya.
“Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi BPK dan semua lembaga pemerintah lainnya tentang pentingnya integritas dan transparansi. Ini adalah saat yang tepat untuk introspeksi dan memastikan bahwa pejabat negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan memperkaya diri atau kelompok tertentu,” pungkasnya.
