Hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, ternyata buruk. Banyak sekali pelanggaran berupa conflict of interest.
Disampaikan Deputi vidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari, banyak sekali temuan masalah dalam laporan keuangan Waskita. Mulai soal rekening yang berhubungan dengan subkontraktor hingga persoalan orang dalam alias ordal. Hal ini juga terjadi di banyak BUMN karya lainnya.
“Sama seperti Waskita Karya, kontrol internal lemah sekali. Misalnya, ada pegawai yang juga menjadi subkontraktor,” kata Arumsari, dikutip Selasa (6/2/2024).
Dia mengatakan, hasil audit itu telah diserahkan kepada Kementerian BUMN pada Desember 2023. Saat ini, Kementerian BUMN sedang melakukan perbaikan di kondisi Waskita Karya.
Sementara itu, BPKP juga telah melakukan pemeriksaan atau screening awal pada BUMN Karya lain. Yakni, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Hutama Karya (Persero).
“Banyak sekali masalahnya. Ada transaksi yang tidak bisa ditelusuri. Detailnya kami akan sampaikan ke Deputi bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN,” kata Arumsari.
Banyaknya temuan masalah di laporan keuangan BUMN karya mengonfirmasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bocor 36,67 persen.
Dana itu banyak yang mengalir ke aparatur sipil negara (ASN), politikus bahkan kontraktor. Bukan untuk membiayai proyek namun untuk kepentingan pribadi.
Jika total anggaran PSN mencapai Rp1.515,4 triliun maka yang bocor sekitar Rp555 triliun. Masalahnya, PSN yang dicanangkan Presiden Jokowi, sebagian besar digarap BUMN karya.
“Terindentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelakunya,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ekonom senior, Faisal Basri mengaku tidak kaget dengan tingginya kebocoran anggaran PSN. Indikasinya sederhana saja. Skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di era Jokowi cukup tinggi. Yakni 6,5 persen, jauh di atas era SBY yang berada di rentang 4-4,6 persen.
Informasi saja, skor ICOR merupakan indikator untuk mengukur rasio besaran modal yang dibutuhkan untuk menambah satu output atau keluaran ekonomi. Semakin tinggi skornya maka semakin boros investasi atau biaya pembangunan sebuah proyek.
