Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan sidang terkait aduan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPU. Dalam sidang itu Partai Gelora disebut sebagai salah satu partai politik yang diloloskan.
Sekjen Partai Gelora, Mahfudz Siddiq mengatakan apa yang diakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, adalah bentuk pelecehan terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pasalnya, Bawaslu sudah menelusuri aduan tersebut dan tidak menemukan bukti apapun. Ia menduga langkah mengadu ke DKPP hanya sebuah manuver politik belaka.
“Bawaslu sebagai lembaga yang punya kewenangan pengawasan sudah menyatakan tidak menemukan bukti kecurangan atau sejenisnya. Sepertinya setelah gagal menarget partai, sekarang mereka menarget pihak penyelenggara,” terang Mahfudz kepada inilah.com saat dihubungi Rabu (15/2/2023).
“Saya tentu tidak bisa mengomentari materi persidangan DKPP. Namun, saya melihat gerakan yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil (Kawal Pemilu Bersih) ini sudah main politik, dan ada pihak-pihak lain yang ikut menumpangi,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan pihaknya tidak takut menghadapi manuver yang sedang berjalan di DKPP saat ini.
“Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!,” jelas Fahri yang dikutip melalui laman twitter pribadinya Rabu (15/2/2023).
Ia menilai wajar partainya ingin digembosi, karena memang Partai Gelora hadir membawa perubahan. Fahri menyebut, ada campur tangan oligarki dibalik aduan tersebut.
“Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang akan membawa perubahan besar, pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora agar siap menghadapi segala komplotan,” tegasnya.
Dua KPUD Dipaksa Meloloskan Partai Gelora
DKPP telah menghadirkan dua anggota KPUD dari Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangihe untuk dimintai keterangan soal adanya perintah dari KPU pusat, agar meloloskan Partai Gelora.
Anggota KPUD Sulawesi Utara, Yessy Momongan menyatakan kecurangan dan manipulasi pada tahapan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan parpol peserta Pemilu Tahun 2024 adalah benar adanya, melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
“Di bandara, ditelepon KPU RI meminta kerja sama karena ada instruksi di sore hari, karena ada perubahan data Partai Gelora dari BMS (belum memenuhi syarat) menjadi MS (memenuhi syarat), baik kepengurusan maupun keanggotaan,” jelas Yessy di ruang sidang Kantor DKPP, dikutip Rabu (15/2/2023).
Yessy juga mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Sekretaris KPU Provinsi Sulut Lucky Firnando Majanto terkait hal ini. Dalam komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut, Lucky mengatakan kepada Yessy bahwa ada perintah dari Sekretaris Jendral (Sekjen) KPU. “Izin, Bu Yessy perintah Pak Sekjen untuk ditindaklanjuti,” kata Yessy membacakan chat dari Lucky.
Selanjutnya, Yessy juga sempat menerima telepon dari anggota KPU August Mellaz. Dalam sambungan telepon itu, katanya, August yang sedang bersama Anggota KPU RI yang lain dan Sekjen KPU RI memintanya bekerja sama untuk mengubah hasil verifikasi faktual Partai Gelora. “Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya tidak dapat bekerja di luar aturan,” ucapnya kepada majelis.
Sementara itu, Anggota KPU Kepulauan Sangihe, Srimulyani Benharso mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi dari Anggota KPU Kepulauan Sangihe Jeck Stephen Seba tentang perubahan hasil verifikasi faktual Partai Gelora pada 10 November 2022.
Hasil verifikasi faktual, katanya, telah diubah oleh Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe Jelly Kantu, dari sebelumnya BMS menjadi MS.
Dalam klarifikasi tersebut, Jelly Kantu mengakui telah mengubah hasil verifikasi faktual dari Partai Gelora. “Sebagai bentuk loyalitas terhadap pimpinan,” ungkap Srimulyani tentang motif perbuatan Jelly Kantu.
Diana Rizky
