Taliban, pada Selasa (20/6/2023), telah mengeksekusi di depan umum seorang pria yang divonis mati karena kasus pembunuhan. Ini adalah eksekusi publik kedua mereka setelah kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021.
Eksekusi tersebut mengabaikan kritik PBB bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ‘perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia’.
Mengutip Al Jazeera, Rabu (21/6/2023), pria Afghanistan yang dihukum mati di provinsi Laghman timur itu dinyatakan bersalah telah membunuh lima orang, sebagian besar anggota keluarga yang sama, kata Mahkamah Agung Taliban dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu menambahkan bahwa sejumlah besar hakim Taliban dan pejabat pemerintah serta warga menyaksikan eksekusi di masjid utama Mihtarlam, ibu kota provinsi.
Mahkamah Agung Taliban tidak memberikan perincian lebih lanjut, mencatat bahwa perintah pengadilan ditegakkan setelah pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, ‘dengan cermat’ memeriksa dan menyetujuinya.
Eksekusi publik pertama yang diketahui terhadap seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan dilakukan Desember 2023 di provinsi Farah, Afghanistan barat. Eksekusi itu dilakukan dengan senapan serbu oleh ayah korban.
Kantor hak asasi manusia PBB pada saat itu mengecam tindakan tersebut dan mendesak Taliban untuk segera menghentikan eksekusi lebih lanjut dan melarang semua hukuman publik lainnya.
Sejak menguasai Afghanistan hampir dua tahun lalu, Taliban telah menerapkan interpretasi mereka yang ketat atas Syariah ke dalam sistem peradilan pidana. Mereka telah melakukan hukuman cambuk terhadap banyak pria dan wanita di depan ratusan orang yang menyaksikan di stadion sepak bola di ibukota, Kabul, dan di beberapa provinsi Afghanistan.
Para korban dituduh melakukan ‘kejahatan moral’ seperti perzinahan, pencurian, dan kabur dari rumah. Hukuman cambuk dan eksekusi publik secara luas sering dilakukan di berbagai tempat di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001.
