Dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 660 megawatt (MW).
“Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan kami,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Senin (6/5/2024).
Sri Mulyani berharap pensiun dini PLTU batu bara itu bisa sukses dan direplikasi di pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya. Untuk mewujudkannya, Indonesia berharap dukungan finansial dari negara lain, demi memuluskan program transisi energi dari fosil ke energi hijau. “Mengingat besarnya kebutuhan finansial untuk transisi energi, kami ingin mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kami,” ujarnya.
Dia mengatakan, Indonesia mengalami tantangan yang berat dalam transisi energi karena telah lama bergantung pada batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Belum lagi biaya untuk beralih energi hijau cukup tinggi.
Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target 66 persen energi terbarukan pada 2050. Indonesia telah membentuk platform Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mempercepat kemajuan transisi.
Dalam kerangka ETM, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini PLTU.
ADB telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042, tetapi dipercepat menjadi Desember 2035.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember 2023.
