Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan bilang, keputusan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk menjaga produksi minyak goreng (migor) dalam negeri, tak akan berumur panjang.
“Larangan ekspor CPO justru bisa berakibat fatal. Bisa-bisa dibatalkan lagi. Seperti larangan ekspor batu bara. Masih ingat?’ papar Anthony kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Bisa jadi ramalan Anthony yang cespleng. Belajar dari larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk periode 1-31 Januari 2022.
Larangan ekspor ini ditempuh agar PLTU milik PLN tidak krisis batubara. Kalau krisis terjadi maka 10 juta pelanggan setrum terancam pemadaman bergilir. gara-garanya, pengusaha batubara jor-joran ekspor karena harga batu bara sedang tinggi.
Ujug-ujug, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka ekspor batubara pada 12 Januari 2022. Alasannya apalagi kalau bukan soal fulus. “Jadi kalau sekarang ada yang bilang kok dibuka ekspor, ya kan kita perlu uang,” jelas Menko Luhut, Kamis (13/1/2022).
Masih kata Anthony, pelarangan ekspor CPO serta turunannya justru akan menambah masalah. Seharusnya, Presiden Jokowi memilih untuk fokus mengimplementasikan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation sektor sawit. “Biasanya menteri yang ambil kebijakan. Tapi sekali ambil kebijakan sendiri (Jokowi), kok kurang tepat,” imbuh Anthony.
Merespons pelarangan ekspor CPO serta turunannya yang berlaku mulai 28 April ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menghormatai keputusan Presiden Jokowi. “Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi,” papar Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gapki.
Dikatakan mantan wartawan senior Jawa Pos ini, Gapki juga akan terus memonitor perkembangan di lapangan terkait berlakunya beleid anyar tersebut. “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit,” tuturnya.
Apabila kebijakan yang disampaikan Presiden Jokowi itu, memberikan dampak negatif kepada keberlanjutan sektor usaha sawit, kata Tofan, Gapki berharap adanya evaluasi. “Kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” pungkasnya.
