Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan membentuk Dewan Media Sosial (DMS), yang merupakan hasil kajian dari organisasi pendidikan internasional UNESCO.
“Soal dewan media sosial kita masih mendiskusikan oleh banyak pihak, kalau kali ini masih tahap didiskusikan. Karena itu, saya mau jelasin dulu dewan media sosial itu bukan diskusi di pinggir jalan,” ujar Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
“Itu diskusi dari kajian akademiknya UNESCO tentang bagaimana perkembangan sosial media di dunia yang perlu diantisipasi,” sambungnya.
Dia menyatakan semangat membuat DMS ini, tetap dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nantinya DMS akan berisikan tokoh masyarakat.
“Ada tokoh agama, akademisi masyarakat, semua unsur gitu lho, spirit-nya kayak dewan pers juga. Masyarakat sendiri yang mengatur apa-apa yang menjadi ranah di sosial media,” tuturnya.
Meski begitu, Budi Arie mengaku DMS ini belum masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. “Belum (masuk ke RKP 2025),” ucap dia.
Saat ditanya lebih lanjut, mengenai dasar UU terkait hal ini, Budi mengaku belum ada.
“Belum (ada dasar UU-nya), makanya kita baru tahap diskusi. Ini ibaratnya masih setengah mengawang-awang, tapi sudah bisa dibayangkan,” tandasnya.
