News

Arab Saudi Tegaskan Ibadah Haji tidak Boleh Berpolitik, Terkait Gaza?


Pemerintah Arab Saudi telah menegaskan kembali pendiriannya bahwa ibadah haji tahunan Islam hanya merupakan acara keagamaan untuk beribadah saja, bukan sebagai tempat untuk berekspresi politik. Karena itu pemerintah akan menindak kegiatan apapun yang berkaitan dengan hal ini.

Menurut berbagai laporan, Menteri Tawfiq Al-Rabia mengatakan, Haji adalah untuk ibadah, bukan untuk slogan politik apa pun. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan berkomitmen untuk memastikan ibadah haji mewujudkan tingkat ketaatan, ketenangan, dan spiritualitas tertinggi.

Komentar dari Menteri Tawfiq Al-Rabia itu merupakan tanggapan terhadap pertanyaan seorang jurnalis kepadanya tentang peraturan dan tindakan hukuman terkait dengan tampilan slogan politik dan sektarian. Pernyataan ini seiring dengan kedatangan jutaan orang dari seluruh dunia ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, setelah Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa ibadah haji akan dimulai pada tanggal 14 Juni dan Idul Adha, yang menandai berakhirnya ibadah haji, akan jatuh pada 16 Juni.

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam, kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menunaikan setidaknya sekali seumur hidup jika mereka sehat dan mampu secara finansial. Meskipun merupakan hal yang lumrah bagi pihak berwenang untuk memastikan tidak ada simbol politik yang ditampilkan selama ibadah haji, pernyataan tersebut telah menimbulkan pertanyaan apakah jelas-jelas merujuk pada solidaritas terhadap Gaza di tengah perang brutal Israel di wilayah tersebut.

Bulan lalu, pemerintah Saudi dilaporkan meningkatkan penangkapan terhadap warga yang mengkritik Israel di media sosial, Bloomberg melaporkan mengutip para pejabat dan aktivis. Meskipun kerajaan tersebut tidak secara resmi mengakui Israel sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1948, spekulasi telah tersebar luas mengenai potensi kesepakatan normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Kementerian luar negeri kerajaan tersebut mengatakan pada bulan Februari bahwa normalisasi dengan Israel tidak akan terjadi tanpa gencatan senjata di Gaza dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai negara Palestina.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 36.700 warga Palestina sejak Oktober dan melukai sedikitnya 83.000 lainnya dalam jangka waktu yang sama. Pengeboman tersebut telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan meratakan seluruh lingkungan.

Back to top button