Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan evaluasi kinerja DPR RI selama masa sidang IV periode 2023-2024. Formappi mengatakan DPR kerap offside ketika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Di mana masih saja membahas hal yang sudah lewat tapi lupa memperhatikan penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang diduga banyak bertentangan dengan UU, tidak efisien dan efektif, serta akuntabel,” kata Peneliti Formappi, Y Taryono di kantor Formappi, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Taryono menjelaskan, pada pidato penutupan masa sidang IV Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa realisasi program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta kebermanfaatan bagi rakyat.
“Pernyataan seperti ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, seperti kenaikan harga sembako yang terus terjadi. Hal ini merupakan kegagalan DPR,” ujar Taryono.
Taryono juga menyebut, tidak semua komisi melakukan evaluasi pelaksanaan APBN 2024. Bahkan, dari 11 komisi hanya 5 komisi yang melakukan rapat dengan mitra kerjanya, yakni Komisi IV, V, VI, VII dan X.
“Minimnya jumlah Komisi yang melakukan evaluasi APBN TA 2024 menunjukkan DPR tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan APBN,” kata dia.
Lebih jauh, Ia juga menyoroti evaluasi pelaksanaan APBN 2023 mengenai rekomendasi yang disampaikan oleh komisi-komisi kepada mitra kerjanya.
Menurutnya, masih ada beberapa komisi yang meminta mitra kerjanya meningkatkan kinerja bahkan setelah APBN 2023 berakhir pada 31 Desember 2023.
“Seharusnya komisi-komisi lebih fokus pada penggunaan APBN 2023 secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran, serta taat pada peraturan perundangan. Sudah bukan waktunya lagi komisi-komisi hanya sekedar memberikan apresiasi, memahami dan mendengarkan penjelasan atas capaian realisasi serap anggaran mitra kerja kementerian/lembaga,” ujarnya.
