Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menekankan, pemerintah harus berbenah diri untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Ia menilai pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Berbagai persoalan di bidang pendidikan ini ia sampaikan dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjabarkan secara terang situasi dan kondisi pendidikan terkini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di pengujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pendidikan kita masih banyak masalah. Masih banyak sekolah yang fasilitasnya menyedihkan, ruang kelas yang kusam, bahkan hampir roboh,” ujar Fahmi di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Selain itu, lanjut dia, banyak guru yang kebingungan menerapkan Kurikulum Merdeka, gagap menggunakan teknologi digital, dan jaringan serta kuota internet yang terbatas.
“Sementara, sebagian besar gaji mereka juga masih jauh dari cukup, masih banyak guru terjerat pinjaman online atau pinjol,” tambah Fahmi.
Tidak hanya itu, Fahmi menyayangkan moral dan etika pelajar semakin terkikis karena tidak memperoleh pendidikan yang layak dan minimnya suri teladan.
Hal tersebut, menurutnya, mengakibatkan maraknya kasus tawuran, perundungan, kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan kampus.
Oleh karena itu Fahmi menuntut komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan harus diwujudkan. Sebab, Presiden Jokowi telah menjanjikan cita-cita tersebut di bawah kepemimpinannya.
“Pendidikan nasional kita sarat masalah dan tantangan. Perlu kepemimpinan nasional yang negarawan, menjunjung tinggi etika dan moral, menjadikan program pendidikan nasional sebagai panglima pembangunan. Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional,” tutur Fahmi menekankan.
Sebelumnya, Fahmi mengajukan protes saat pembukaan Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang IV, berkenaan dengan wacana penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang rencananya akan dipangkas untuk program makan siang gratis oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemerintahan mendatang.
“Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan,” kata Fahmi saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Ia mengingatkan, dana BOS dianggarkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sehingga jangan dipolitisasi untuk kepentingan yang lain. “Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, kita pahami (dana BOS) adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita,” tuturnya.
Dunia pendidikan di Indonesia, tegas Fahmi, masih menghadapi berbagai masalah besar, baik tenaga pendidikannya, infrastruktur, serta sarana dan prasarana, yang tentunya masih memerlukan pendanaan. “Oleh karena itu amanat 20 persen anggaran pendidikan harus benar-benar dijalankan karena berkaitan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air,” ujarnya.
