Hampir pasti, seluruh karyawan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal boyongan dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Tapi tidak termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Lho?
Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi mengatakan, Kemenkeu akan mengirim pejabat dan pegawai dalam dua tahap yakni September dan November 2024.
“Siapa yang akan berangkat duluan? Sekretaris Jenderal dan tim sekretariat yang berangkat duluan ke IKN,” kata eks Direktur Bea Cukai itu dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Pria asal Bondowoso, Jawa Timur ini, menjelaskan, Kemenkeu berkoodinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terkait boyongan ke IKN. ‘
Pada tahap awal, kata Heru, sedikitnya 198 pejabat diusulkan pindah ke IKN. Terdiri dari eselon 1 sebanyak 17 orang, eselon 2 sebanyak 29 orang, serta sisanya pelaksana hingga setingkat eselon 3.
Tahap kedua yang berlangsung setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 yakni Prabowo-Gibran, Kemenkeu mengusulkan empat eselon 1, sebanyak 9 orang eselon 2, dan 81 pelaksana sampai dengan setingkat eselon 3. “Total tahun ini, kita ajukan ke Kemenpan-RB mengirimkan 292 pegawai dan pejabat,” jelasnya.
Meski demikian, Heru tidak menjelaskan lebih rinci eselon 1 yang akan berangkat ke IKN pada tahun ini. Dirinya juga menyampaikan jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung ketentuan Kemenpan-RB.
Pada 2024, Sri Mulyani melaporkan dari anggaran yang tersedia senilai Rp39,8 triliun, baru terealisasi sebesar 12,1 persen dari pagu.
Secara perinci, dia memaparkan anggaran Rp4,8 triliun digunakan sebanyak Rp2,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini mencapai Rp36,5 triliun.
Anggaran tersebut digunakan mulai dari pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan gedung kementerian koordinator (Kemenko), dan kementerian lain serta gedung untuk OIKN. Infrastruktur yang pemerintah bangun menggunakan kas negara juga termasuk tower rumah susun (rusun) ASN, hankam, dan rumah tapak menteri.
Selain itu, juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jembatan, rumah sakit, dan bandara VVIP, hingga penyempurnaan kawasan untuk fasilitas air Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung, dan pengendalian banjir IKN. Sementara realiasai belanja non-infrastruktur senilai Rp2 triliun dari total pagu Rp3,2 triliun.
Pos belanja ini tersalurkan untuk promosi/publikasi/sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.
