Pesan yang disampaikan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto menyisakan tanda tanya. Publik dibuat bertanya-tanya siapa orang bermasalah yang dimaksud Luhut agar jangan diajak masuk kabinet pemerintahan selanjutnya?
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisisnya. Menurutnya, istilah toxic atau bermasalah yang digunakan Luhut bermakna ambigu.
“Nah itu yang repot. Tak ada tahu siapa yang dimaksud menteri toxic itu. Istilah toxic di mata publik bermakna liar bisa ke semua calon menteri baik menteri baru atau lama,” ujar Adi kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Minggu (5/5/2024).
Menurut Adi, secara umum menteri ‘toxic’ itu mengacu pada menteri yang menjadi racun bagi presiden. Sehingga dalam praktiknya sangat merugikan pemerintahan.
“Siapapun menteri yang jadi benalu presiden misalnya merusak citra presiden, menteri yang korupsi, menteri yang tak loyal, menteri yang kebijakannya tak pro rakyat, menteri yang tak mau dikritik rakyat, termasuk menteri yang hanya bekerja untuk kelompoknya saja masuk kategory menteri toxic. Jadi, menteri toxic menyasar siapapun,” ujarnya.
Secara terpisah, Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan, orang bermasalah yang dimaksud Luhut bisa menyasar siapa saja. Ia mengatakan, sosok bermasalah bisa datang dari orang lama atau orang baru yang merapat ke Prabowo. “Orang-orang toxic ini akan datang dari berbagai arah, bisa orang baru, dan banyak juga yang orang lama,” ucap dia.
Sebelumnya, Luhut berpesan agar Prabowo berhati-hati dalam menyeleksi para menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang. Ia meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Luhut mengaku, hal tersebut pernah terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya yang memberskan itu. Ia menyatakan, kehadiran orang bermasalah di kabinet dapat memunculkan regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. “Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Tanpa menyebut nama, Luhut mengaku orang bermasalah yang pernah mampir di kabinet malah pernah menghambat rencana Presiden Jokowi yang ingin menggencarkan digitalisasi. Padahal digitalisasi dicanangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Berdasarkan pengalaman ini, Luhut memperingatkan agar Prabowo lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Luhut meyakini ke depannya, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Pada 2045, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
