Sudah Terdata atau Belum sebagai Pemilih untuk Pemilu 2024? Cek Melalui Laman Ini

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afiffuddin menyatakan ada beberapa tahapan yang saat ini sedang dilakukan, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ia mengajak publik untuk ikut mengecek sudah terdata atau belumnya seseorang sebagai pemilih untuk Pemilu 2024.

“Mulai sekarang bapak ibu sudah bisa mengecek apakah kita semua terdata dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau belum. Silakan (membuka laman) cekdptonline.kpu.go.id,” kata Afif secara virtual dalam Webinar Kemendagri bertajuk ‘Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024’ pada Rabu (25/1/2023).

Nantinya, ujar dia, setiap orang bisa memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jika sudah terdaftar maka akan muncul data orang tersebut.

“Dan ketika memasukkan NIK kita, tapi datanya belum muncul, maka bapak ibu belum terdata, belum terdaftar. Tidak apa-apa akan segera kita infokan ke petugas dan akan langsung terdata,” terangnya.

Saat ini berdasarkan data sementara KPU, sebanyak 196 juta orang telah terdaftar di DPT. “Itu pasti data (orang yang masih) hidup, jadi kalau ada yang baru meninggal atau yang pada saat nanti atau sekarang baru masuk 17 tahun, baru kita masukkan,” jelas Afif menambahkan.

Minta ormas bantu

Afiffuddin menyinggung bahwa pihaknya tak mungkin mampu bekerja sendiri untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada para organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan yang dianggap memiliki banyak jemaah atau pengikut.

“Apa yang bisa dilakukan dalam kaitan kerja sama yang kita formulasikan dengan organisasi kemasyarakatan, kita bisa melakukan pendidikan pemilih,” ujar Afif.

Ia menjabarkan bahwa tak perlu harus mengadakan forum baru untuk memberi pendidikan terhadap pemilih, namun bisa melalui forum keagamaan pula. “Tidak harus dengan menciptakan forum baru, misalnya organisasi seperti NU, Muhammadiyah, ini kan banyak sekali forum-forum keagamaan. Cukup dengan meng-insight atau memberi masukan terkait dengan pemilih yang baik,” terangnya.

“Pemimpin yang baik, apa yang harus dihindari, kapan menggunakan hak pilih, bagi kami itu sangat membantu. Jadi sebagian kita menciptakan forum, sebagiannya kita memasukkan hal-hal yang sebaiknya menjadi nilai-nilai yang kita perjuangkan untuk pemilu yang baik dalam forum yang sudah ada,” lanjutnya.

Kegiatan atau forum untuk mempercerdas para pemilih di 2024 ini juga menurutnya dapat dilakukan di Majelis Taklim di pedesaan atau perkampungan.

“Kalau ketua organisasi keagamaan besar seperti NU, Muhammadiyah, kemudian menyerukan (bahwa) masyarakat yang belum punya hak pilih silakan dicek, ini pasti akan sangat dipatuhi jemaahnya dan nilainya,” tegasnya.

Afif menilai tentu akan beda jika yang meminta mereka adalah dari para penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun DKPP. “Dan kami sadar betul, oleh karena itu makanya kami meminta tolong, paling tidak organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Jadi semuanya tidak hanya di level NU dan Muhammadiyah. Kemudian kita juga bisa melakukan internalisasi tersebut dalam kegiatan yang kita adakan, misalnya seminar,” jelas Afif.

“Kemudian memerintahkan jajaran KPU Provinsi kabupaten untuk melakukan sinergi yang sama dengan seluruh ketua organisasi keagamaan, kemasyarakatan di levelnya masing-masing untuk menyukseskan pemilu 2024,” ungkapnya.