Masih ingat M Adil ? Bupati Kepulauan Meranti, Riau yang bikin heboh gara-gara menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipenuhi setan dan iblis.
Kini giliran, Menteri Keuangan Sri Mulyani membalas kritikan sang bupati. Rupanya, Sri Mulyani masih belum terima dengan pernyataan pedas Bupati Adil itu. Padahal, pernyataan itu, tujuannya mengingatkan Kemenkeu akan rendahnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti.Tak sepadan dengan kontribusi daerah kaya minyak itu kepada negara.
Ketika Bupati meranti berupaya menemui Sri Mulyani guna mencari jawaban atas kegalauannya itu, hasilnya nol besar. Sehingga tercetuslah pernyataan keras soal iblis dan setan di Kemenkeu.
Dijelaskan Sri Mulyani, besaran DBH tiap daerah, sudah ada aturan serta tata cara perhitungannya. “Kemarin ada bupati marah-marah ke kita. Katanya Kementerian Keuangan isinya bukan manusia,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, dikutip Sabtu (7/1/2023).
Di sisi lain, Sri Mulyani menyadari bahwa masalah ini, tidak perlu berlarut-larut apalagi bikin heboh se-Indonesia. Apabila, komunikasi antar pusat dengan daerah, terjalin dengan baik. “Kita tahu, ini harus terus kita sampaikan. Kalau harga minyak tinggi, bagi hasilnya gimana. Kalau CPO nanti sudah ada di HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), membaginya seperti apa. Formulanya seperti apa, bayarnya kapan,” kata Sri Mulyani.
Mengingatkan saja, Bupati Adil merasa kesal lantaran sulit bertemu Sri Mulyani. Dia ingin mempertanyakan, bagaimana mungkin Kabupaten Meranti adalah penghasil minyak, kontribusinya signifikan untuk negara. Tapi, dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Meranti, hanya receh.
Diduga, rendahnya DBH karena formulasi perhitungan menggunakan asumsi harga minyak dunia bukan US$100 per barel. Yakni US$60 per barel. Hal itu menurut Bupati Adil, tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang asumsi harga minyak dunia sebesar US$100 per barel.
Tahun lalu, Kabupaten Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar. Tahun depan, Bupati Adil ingin memastikan adanya kenaikan atas DBH. karena menyangkut masa depan pembangunan di daerahnya.
Wajar kalau dirinya ngotot ingin bertemu Menkeu guna memastikan masalah DBH. Tak tkurang-kurang perjuangan Bupati Adil menemui Sri Mulyani. Surat dikirimkan 3 kali, tak ada respons. Pernah kejar hingga ke Bandung, Jawa Barat, tidak bertemu. Karena jengkel, keluarlah pernyataan iblis dan setan gentayangan di Kemenkeu.
