Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyatakan proyek Food Estate merupakan program nasional yang harus diperjuangkan, karena ada niat baik di balik proyek lumbung pangan tersebut.
Dalam prosesnya, Prabowo sadar banyak polemik dan kritik yang tidak sejalan dengan rencana pemerintah tersebut. Namun ia memastikan sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap berjuang demi keberhasilan proyek nasional itu.
“Saya ini orang yang loyal. Saya tidak akan mungkin mengeluh dan sebagainya. Jadi, saya kembali pada what is possible,” kata dia dalam rekaman yang dibagikan Humas Kemhan RI di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Ia menjelaskan, proyek lumbung pangan merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap ancaman krisis pangan. Menurutnya, ada 80 juta hektare lahan yang rusak dan tidak produktif sehingga saat itu pihaknya mengusulkan memfungsikan tanah-tanah tersebut untuk menghasilkan pangan dan energi.
Prabowo juga mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga dunia lainnya meramalkan negara-negara bakal menghadapi tiga krisis, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air bersih.
“Jadi, waktu itu setelah kami analisis, ini 3–4 tahun yang lalu, kami melihat bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis ini kita harus mengamankan pangan dan energi, salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate,” katanya.
Dalam perjalanannya, beberapa organisasi lingkungan dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan ada dampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat adat akibat proyek tersebut. Menurut Prabowo, masalah-masalah itu juga tidak dapat dianggap ringan, dan harus diselesaikan. “Kita juga harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Ini sangat penting,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan proyek lumbung pangan juga memperhatikan aspek-aspek tersebut melalui arahan-arahan dan petunjuk dari pemerintah daerah setempat, kepala-kepala suku, dan kepala-kepala masyarakat adat setempat.
Prabowo pun mengajak semua pihak untuk mewaspadai upaya-upaya yang menghambat pemerintah menciptakan swasembada atau kemandirian pangan. Pasalnya, tanpa ada kemandirian pangan, Indonesia akan mudah didikte dan dikendalikan oleh negara lain.
“Kita harus punya produksi pangan sendiri. Kita tidak boleh tergantung pada bangsa lain karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya?” tandas Prabowo.
