Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengakui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bermasalah, untuk itu rekapitulasi berjenjang harus diawasi dan dipantau secara bersama.
Terkhusus, perbedaan input yang dilakukan tingkat kecamatan dengan formulir hasil penghitungan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita mengaku pihaknya mempunyai temuan ini saat melakukan pemantauan di lapangan.
“Jangan sampai ada upaya pengkondisian di lapangan saat proses penghitungan/rekapitulasi dilakukan. Misalnya penggunaan suara tidak sah, perpindahan suara di internal partai, dan lain sebagainya yang berdampak pada perubahan formulir hasil penghitungan di TPS,” kata Mita, sapaan akrabnya kepada Inilah.com, Selasa (5/3/2024).
Ia melanjutkan, jangan sampai penggunaan Sirekap mendiskreditkan dokumen hasil penghitungan suara di TPS saat proses sengketa hasil penghitungan ke depan.
“Karena jangan sampai Sirekap menjadi media perubahan suara ketika semua pihak mengabaikan formulir hasil salinan di TPS,” ucapnya.
Mita menyayangkan bahwa sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan jawaban yang pasti terkait publikasi C hasil dari setiap TPS ataupun salinan yang disampaikan melalui laman resmi KPU RI ataupun KPU di setiap tingkatan.
“Publik hanya bisa memantau rekapan nasional melalui Sirekap. Padahal kita mengetahui bahwa sejak awal Sirekap sudah menghasilkan banyak catatan buruk terkait validitas hasil yang dipertanyakan,” ujar Mita.
