Nilai transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Katalog sepanjang tahun anggaran 2023 ini mencatatkan capaian luar biasa, yaitu Rp148,4 triliun. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat lebih banyak dari total transaksi E-Katalog di tahun anggaran sebelumnya, tahun 2022 sebesar Rp83,9 triliun.
Hal ini tak lepas dari beragam terobosan yang dilakukan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi (Hendi) yang 10 Oktober 2022 lalu dilantik Presiden Jokowi.
Kala itu secara khusus Jokowi meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog untuk menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
“Terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari internal LKPP sendiri, serta seluruh stakeholders lainnya, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mempercayakan LKPP kepada kami, ” tutur Hendi dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (12/10/2023).
“Alhamdulillah berkat kerja kita bersama saat ini proses pengadaan di Indonesia bisa lebih transparan, cepat, manfaat, pro produk dalam negeri, dan kawan-kawan pelaku UMK Koperasi bisa lebih terlibat,” tambahnya.
Lima bulan setelah dilantik, kerja Hendi pun mendapatkan apresiasi dari Jokowi. Tepatnya pada tanggal 15 Maret 2023 pada kegiatan Business Matching V di Istora Senayan, Presiden Jokowi mengungkapkan adanya lompatan besar pada kinerja E-Katalog.
Kini setahun setelah menjabat, berbagai capaian positif terus diraihnya. Dari sisi kinerja digitalisasi pengadaan misalnya, tercatat hingga saat ini jumlah tayang produk di E-Katalog telah mencapai 6,6 juta, meningkat jadi 4 kali lipat lebih banyak dari jumlah awal sebanyak 1,5 juta sebelum Hendi menjabat.
Tak sampai di situ, dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI, Hendi juga berhasil mendorong efisiensi belanja pemerintah melalui inovasi strategi konsolidasi pengadaan.
Tak kurang dari Rp 2,03 triliun potensi penghematan belanja sukses dihasilkan sampai saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan itu. Angka tersebut didapatkan lewat efisiensi harga yang dilakukan dalam beragam jenis pengadaan.
Kedepannya efisiensi pun akan diupayakan untuk pengadaan lisensi perangkat lunak perkantoran, akomodasi hotel, aspal buton, juga BBM dan pelumas untuk kebutuhan TNI.
Di samping mengoptimalkan kinerja pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD, Hendi juga mampu meningkatkan sinergitas dengan BUMN dan pihak swasta untuk meningkatkan kinerja pengadaan.
Salah satunya dengan menggaet PT. Pertamina (Persero) untuk juga turut menggunakan sistem e-katalog dalam aktivitas pengadaannya, dimana hal itu menjadi pertama kalinya BUMN bergabung dalam sistem E-Katalog.
Lainnya, Hendi yang saat menjadi Walikota Semarang mengusung konsep pembangunan ‘Bergerak Bersama’ dengan mengkolaborasikan peran swasta dan pemerintah untuk memajukan wilayah, juga kembali mengerjakan hal serupa dalam jabatannya sebagai Kepala LKPP RI.
Melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), Hendi terus mendorong peningkatan peran swasta untuk menghasilkan lompatan pembangunan di Indonesia. Antara lain melalui Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui KPBU di Ibu Kota Nusantara.
Selanjutnya, dalam mendorong pemerataan pembangunan, LKPP RI di bawah kepemimpinan Hendi juga melakukan pendampingan pada sejumlah pemerintah daerah untuk bisa menjalankan skema KPBU, seperti Kabupaten Dharmasraya, Madiun, Lombok Barat, Ngawi, dan Kota Denpasar.
