Satu per satu kelemahan LRT Jabodebek, terkuak. Mulai dari ukuran pintu, keandalan sistem kelistrikan hingga pengereman yang terasa kasar. Naga-naganya, LRT ini sulit balik modal dalam 13 tahun
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira termasuk yang tak percaya, proyek LRT Jabodebek bakal balik modal atau Break Event Point (BEP) dalam 13 tahun.
Saat ini saja, kereta minus masinis itu, dirundung banyak masalah. Mulai dari ukuran pintu yang minimalis atau sistem kelistrikan yang sempat terganggu.
Belum lagi soal pengereman yang dikeluhkan masyarakat, agak kasar. Dan, masih banyak lagi ‘pekerjaan rumah’ untuk LRT made in PT INKA (Persero) ini.
Selain itu, Bhima mempersoalkan tarif kereta ringan tanpa masinis ini, karena terlampau mahal. Sehingga, jangan harap banyak penumpang yang tertarik untuk menunggani kereta ini.
“Idealnya harga LRT tidak terlalu jauh berbeda dengan commuter line (Kereta Rel Listrik/KRL), dengan jarak tempuh yang sama,” ujar Bhima.
Diketahui pemerintah telah menetapkan besaran tarif LRT. Tarif untuk 1 kilometer pertama ialah sebesar Rp5 ribu dan Rp700 tiap 1 kilometer berikutnya.
Tarif termahal LRT merupakan perjalan dari Stasiun Harjamukti, Depok ke Stasiun Jatimulya, Bekasi, yakni Rp27.400. Sedangkan tarif termurah LRT ialah sebesar Rp7.100 dengan rute Stasiun Cawang ke Stasiun Halim.
Bhima menilai, tarif termurah dengan jarak terdekat itu terlampau jauh dari tarif tertinggi KRL yang hanya Rp6.000 dengan rute Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.
Perbedaan harga yang terlampau jauh itu, kata Bhima, dirasa akan sulit untuk membuat masyarakat kepincut menaiki kereta ringan tersebut.
“Terlalu mahal. Selisihnya terlalu jauh dengan KRL. Perlu ada rasionalisasi penerapan tarif, sehingga masyarakat yang menggunakan LRT secara harian tetap tertarik,” terang Bhima.
Rasionalisasi tarif itu dapat dilakukan dengan memperpanjang masa BEP, atau titik impas dari modal pembangunan LRT. BEP yang saat ini ditargetkan 13 tahun, dapat diperpanjang 10 tahun menjadi 23 tahun agar muncul tarif yang kompetitif.
“Jadi sebelum ke penambahan subsidi, sebaiknya BEP LRT diperpanjang. Mungkin untungnya akan mundur 10-20 tahun dari rencana awal,” jelas Bhima.
Asal tahu saja, modal yang digelontorkan PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) untuk membangun LRT Jabodebek, mencapai Rp32,5 triliun. Anggarannya mengalami pembengkakan (cost overrun) Rp2,6 triliun, menjadi Rp32,5 triliun.
Mahalnya biaya pembangunan LRT Jobodebek ini, berasal dari dana Penyertaan Modal negara (PMN) sebesar Rp10,2 triliun. Diguyur 3 tahap yakni 2017 sebesar Rp4 triliun, 2018 Rp3,6 triliun, dan 2021 sebesar Rp2,6 triliun.
Sedangkan sisanya yang Rp22,5 triliun bersumber dari dana utangan sindikasi 15 bank. Kredit sindikasi ini berlangsung mulus lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjaminan.
Artinya, KAI punya kewajiban untuk mengembalikan duit 15 bank yang digunakan untuk pembangunan LRT Jabodebek. Tentu saja termasuk bunga sebesar 8,25 persen. Kredit ini bertenor 18 tahun.
Kepala Divisi LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, pengembalian modal (return of investment) LRT Jabodebek, berasal dari tiket (farebox) dan non-tiket (non-farebox), serta sebagian dibiayai subsidi pemerintah.
Dia bilang, pendapatan non-farebox dialokasikan untuk pengembalian modal sekitar 1-5 persen dari jumlah pendapatan tiket.
Sebagai informasi, pendapatan non-tiket moda transportasi umum bisa berasal dari penempatan iklan di stasiun atau gerbong LRT, penamaan stasiun, penyewaan kios, dan sebagainya. Untuk BEP selama 13 tahun, KAI mematok tarif LRT Jabodebek sebesar Rp25.000.
Kendati demikian, dia bilang, cepat atau lambatnya jangka waktu return of investment ini tergantung dari daya beli masyarakat terhadap tarif LRT Jabodebek nantinya.
Sementara hingga kini ketentuan tarif LRT Jabodebek termasuk besaran subsidi tarif (public service obligation/PSO) masih belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan.
Padahal besaran PSO ini akan memengaruhi besaran tarif sehingga akan berpengaruh juga pada hitungan jangka waktu pengembalian modal proyek LRT Jabodebek.
“Tarif ini nanti relasinya dengan pengembalian modal. Jadi kalau misalnya pemerintah nanti ngasih subsidinya besar, berarti kan tarifnya bisa turun,” jelas Purnomosidi.
