Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak lagi menghuni Komisi III DPR RI. Pasalnya, Arsul kini tercatat sebagai anggota Komisi II DPR setelah terkena rotasi atau dipindahtugaskan oleh partainya.
“Sebetulnya penugasan setiap anggota DPR di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang bernama komisi itu kan memang kewenangannya fraksi,” kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Pria berkacamata ini selalu ditugaskan di Komisi III DPR sejak menduduki kursi legislatif tahun 2014. Arsul mengeklaim, pemindahan ini menjadi ajang refreshing atau penyegaran bagi dirinya.
“Kalau buat saya ketika kemudian fraksi (PPP) memutuskan untuk menugaskan saya di posisi yang baru, di Komisi II, saya malah bersyukur,” ungkap Arsul.
Terlebih, ujar Arsul, dirinya sudah cukup bosan setelah kurang lebih sembilan tahun membahas mengenai berbagai aspek hukum dan materi lainnya yang menjadi pembahasasn Komisi III DPR RI. Suami dari anggota Komisi Yudisial Sukma Violetta ini mengaku tak masalah digeser ke Komisi II DPR.
“Karena kebetulan itu, saat ini di Komisi II juga sedang dibahas sejumlah RUU (Rancangan Undang-Undang) yang itu signifikan juga,” ujarnya.
RUU tersebut, ungkap Arsul, antara lain terkait revisi UU Ibu Kota Nusantara (IKN), revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga revisi UU Desa.
“Paling penting lagi bidang ini turut juga berkontribusi memastikan proses-proses di tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya pemilu pileg dan pilpres saja, tapi juga pilkada,” katanya.
Cukup Menonjol
Diketahui, Arsul Sani merupakan sosok yang cukup menonjol kala masih menghuni Komisi III DPR RI. Komisi ini membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dia cukup sering memberikan keterangan kepada awak media terkait dinamika terkait persoalan hukum maupun menyangkut perkembangan internal PPP.
Khusus terkait PPP, Arsul belum lama ini atau Selasa (8/8/2023) mengemukakan pernyataan yang cukup menghebohkan internal partai berlambang Ka’bah itu. Ia melontarkan soal bagaimana sikap PPP apabila Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo
Dengan kata lain, PPP memiliki peluang untuk meninggalkan PDIP dan mengalihkan dukungannya kepada bakal capres Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Sebab, Arsul menyebut, kader PPP tak seluruhnya mendukung Ganjar, terdapat pula yang berpihak kepada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Menurut dia, perbedaan pilihan tak masalah lantaran PPP secara kepartaian tidak bisa memaksa para kader hanya mendukung satu figur saja.
Pernyataan Arsul pun sempat membuat panas telinga elite PPP. Saat itu, Juru Bicara (Jubir) PPP Usman M. Tokan menyebut Plt Ketum DPP PPP Muhamad Mardiono didampingi oleh Sekjen PPP Arwani Thomafi dan jajaran pengurus DPP PPP lainnya mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh DPW PPP di seluruh Indonesia, guna menanggapi pernyataan Arsul tersebut.
“Seluruh pimpinan wilayah menyatakan taat dan patuh serta tegak lurus dengan Plt Ketum dan tetap komitmen memperjuangkan keputusan Rapimnas, dan meminta kepada Plt Ketum untuk mengambil langkah-langkah strategis,” kata Usman.
Tujannya, tidak ada lagi pengurus partai mulai dari tingkat pusat hingga DPC memberikan pernyataan bertentangan dengan kebijakan partai. Usman menegaskan, PPP tetap konsisten dan berkomitmen mendukung capres Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno sebagai cawapres pendampingnya.
Adapun, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi memastikan, pemindahan Arsul ke Komisi II DPR RI sejatinya hanya rotasi biasa dan turut mempertimbangkan latar belakang Arsul sebagai praktisi hukum. Menurut Baidowi, PPP berharap, kadernya itu bisa memperkuat Fraksi PPP menyangkut hukum kepemiluan di Komisi II DPR. Komisi II DPR yang kini dihuni Arsul di antaranya memang mengurusi tentang pemilu.
Vonita Betalia
