Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hari ini hanya temu kangen biasa. Namun Ganjar mengaku sempat membahas soal politik 2024.
“Kebetulan saya dengan pak Airlangga kan teman lama, sejak dari dulu sama-sama dari UGM, sama dengan Cak Imin, pak Mahfud, mas Anies. Jadi kami komunikasi dengan mereka ya selalu saja bertanya masing-masing partai seperti apa,” ujar Ganjar saat ditemui media di Inews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Ganjar mengakui jika dalam pertemuan tersebut dirinya dan Airlangga sempat membahas soal politik 2024. Namun Ganjar tak mau menjelaskan lebih detail terkait itu.
Menurutnya, pembahasan soal politik 2024 tak bisa terhindari dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh politik. Namun pembicaraan itu masih dalam ranah penjajakan awal.
“Komunikasi politik itu kita jalan terus untuk semua urusan, dalam arti semua ingin menjajaki, semua ingin berkomunikasi tentu saja ruang komunikasi itu kita buka,” lanjut dia.
Dia mengatakan pertemuan dengan Airlangga tidak membahas soal peluang cawapres 2024. Sebab Ganjar menyerahkan urusan cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Kami persilakan, ketua partai bisa bertemu dengan ketua partai. Saya juga setuju dan kita bicara agenda-agenda ke depan. Tentu dalam kepentingan praktis negosiasi-negosisi akan dilakukan. Dari PDI Perjuangan juga melakukan itu,” ucap Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar Pranowo bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartanto bertemu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Hari ini saya bersama Pak Gub Jateng, Pak Ganjar Pranowo baru membahas kemajuan proyek PSN di Jateng bersama Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Wamen ATR/BPN yang mewakili Menteri Bappenas, yang mewakili Menkeu dan Menhub,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Senin (17/7/2023).
Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Keungan, dan Kementerian Perhubungan.
