Jumat, 16 Des 2022 – 14:50 WIB
Bupati Kepulauan Meranti, M Adil menyebut ada iblis di Kemenkeu dalam Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12/2022). (Foto: Dok. Pemkab Meranti)
Usai bicara keras dengan menyebut Kementerian Keuangan (kemenkeu) isinya iblis atau setan, Bupati Meranti, M Adil ganti dikerjai. Dia dikritik serapan anggarannya rendah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menyebut, realisasi belanja Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, baru 60 persen. Padahal, pergantian tahun sudah di depan mata.
Capaian ini, menurut Agus, jauh do bawah rata-rata realisasi belanja daerah yang berada di level 75 persen. “Belanja harus maksimal, jangan sampai uang ada tetapi belanja tidak jalan. Ya sama aja, ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya,” kata Agus di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Agus menyarankan, Kabupaten Meranti perlu memaksimalkan belanja dari anggaran yang sudah ditransfer pusat. Hal ini berlaku untuk semua daerah. Kalau itu terjadi, maka pemda tersebut berkontribusi penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Kami sudah menemui banyak, ada beberapa masalah beberapa kendala di daerah dan kita juga sudah cari solusinya, mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini bisa maksimal lagi pada masa-masa yang akan datang,” jelasnya.
Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui belum melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil sejak isu ini mencuat ke publik.
Sehingga, Kemenkeu belum mendapat kepastian dari mana data yang dimiliki dari Kabupaten Meranti. “Nah itu nanti yang mau kami tanya (data tambahan DBH) Rp700 juta),” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman.
Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM, Heru Windiarto mengaku belum menyinkronkan data terkait lifting minyak dengan Kabupaten Meranti.
“Kita belum tabayyun ke sana. Data yang disampaikan pak bupati itu data apa belum diketahui. Kalau data kita data realisasi setelah rekonsiliasi dan audit yang digunakan teman-teman DJA untuk menghitung PNBP dari masing-masing daerah,” jelas Heru.
Sebelumnya, Adil menyampaikan kekecewaan atas rendahnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya. Tahun ini, Kabupetan meranti yang dikenal sebagai penghasil migas kebagian DBH sebesar Rp144 miliar. Atau hanya naik Rp700 juta ketimbang tahun lalu.
Adil mencoba, mempertanyakan tata cara penghitungan DBH Kabupaten Meranti yang berpatokan kepada harga minyak dunia sebesar US$60 per barel. Padahal, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato nota keuangan 2023 bahwa asumsi harga minyak dunia sebesar US$100 per barel.
“Bagaimana cara perhitungannya ya tidak pas. Hampir 8.000 barel per hari. Mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik tapi kok DBH turun. Untuk bapak ketahui. Kami, tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik hanya Rp700 juta saja. Lifting-nya naik, asumsi US$100 barel. Tapi naiknya kok Rp700 juta,” kata Adil.
Dirinya sempat mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebanyak tiga kali. Namun semuanya tidak direspons dengan baik. Pernah mencoba mengejar Sri Mulyani ke Bandung, tapi tidak ketemu.
Lantaran kesal, Bupati Meranti yang dikenal sebagai politikus PKB itu, mengeluarkan pernyataan yang bikin heboh. Disebutnya, ada iblis atau setan di kemenkeu.
Iwan Purwantono
