Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro pesimis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau serius mencari mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang telah buron selama empat tahun. Sebab, ia menaruh curiga lembaga antirasuah diduga dijadikan alat kekuasaan utamanya setelah revisi UU KPK Tahun 2019 dan terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua.
“KPK ini KPK milik elit politik, didesain untuk kepentingan elit dan kekuasaan, bukan untuk publik. Jadi jangan mimpi KPK sekarang serius memburu dan menangkap Harun Masiku,” kata Castro saat dihubungi inilah.com, Kamis (4/1/2024).
Castro menilai, Harun Masiku ibarat seperti kartu truf, dikeluarkan apabila dibutuhkan. Hal ini lantara Harun Masiku merupakan pemegang kunci dari sebuah kotak Pandora untuk mengungkap keterlibatan elit politik.
“Kecuali ada konflik ditingkat elit, bisa jadi Harun Masiku dijadikan senjata saling menjegal. Harun masiku sengaja dilenyapkan untuk menghapus jejak keterlibatan elit politik, terutama petinggi partai yang terlibat dalam perkara korupsi wahyu setiawan (penerima suap harun, Eks Komisioner KPU),” jelas Castro.
Kasus yang melibatkan Harun masiku bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Sebanyak delapan orang terjaring dalam operasi itu. Namun tim KPK kehilangan jejak Harun.
Eks penyidik Novel Baswedan dalam kesaksian saat itu, mengaku timnya mencium keberadaan harun di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan. Harun pun sempat dikabarkan berada di Singapura. Namun, taunya telah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020 saat itu melalui sebuah video CCTV yang sempat viral di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Empat orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Dua tersangka lainnya yaitu eks Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri.
Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa caleg PDIP lainnya, Riezky Aprilia yang memperoleh suara mayoritas sejatinya berhak menggantikan caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal dunia.
Akan tetapi, Rapat Pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Mereka juga menyurati KPU agar melantik Harun. Meski begitu, KPU bersikeras dengan keputusannya melantik Riezky. Uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut.
Nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mencuat dalam saat persidangan Mei 2021. Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya penggantian ini. Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, juga diketahui sebelumnya merupakan staf Hasto. Bahkan, Wahyu Setiawan juga pernah berjanji membuka dugaan keterlibatan Hasto.
