Saat Politik Global Memanas, Menkeu: Kebijakan Hilirisasi Bisa Redam Dampaknya ke Dalam Negeri
Salah satu manfaat dari kebijakan hilirisasi pemerintahan Joko Widodo adalah untuk memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia di tengah perdagangan global. Bahkan bisa menjadi solusi di tengah meningkatnya tensi geopolitik dengan serangan Israel ke Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu.
Itulah alasan yang diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani tentang alasan Presiden Jokowi ngotot melanjutkan program hilirisasi pemerintahan sebelumnya. Walaupun pada pemerintahan SBY wacana hilirisasi minerba sangat mendapat tentangan.
“Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai langkah untuk menguatkan fondasi ekonomi di tengah situasi sulit dan penuh ketidakpastian, termasuk melalui kebijakan hilirisasi ini,” tuturnya seperti mengutip dalam keterangan resmi Kemenkeu, Minggu (15/10/2023).
Apalagi, lanjut Menkeu, Indonesia memiliki sumber daya alam, termasuk mineral yang cukup banyak dan dibutuhkan oleh industri baterai untuk dipakai ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang bulan Januari-Maret 2022, volume penjualan wholesale mobil listrik BEV pasar domestik hanya 64 unit.
Namun, pada periode Januari-Maret 2023, angka tersebut meningkat 2.700% menjadi 1.800 unit, itu baru angka untuk kendaraan roda empat belum ditambah dengan kendaraan listrik roda dua.
“Maka dari itu, Indonesia saat ini justru punya posisi yang sangat strategis di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” katanya.
Selain itu, untuk memperkuat fundamental ekonomi, Pemerintah juga menerapkan omnibus law dan perbaikan lembaga keuangan, pasar saham serta inovasi pembukaan bursa karbon.
“Termasuk yang terbaru ini adalah bursa karbon, bursa karbon ini menjadi salah satu upaya kita untuk memperkuat fundamental ekonomi di Indonesia,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
