Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) sekaligus Pakar Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad membeberkan sejumlah alasan di balik mengapa PDIP tidak berani menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), pasca putranya, Kaesang Pangarep gabung ke PSI.
“Saya kira PDIP menempatkan Pak Jokowi ini sebagai kader istimewa, dalam artian punya prestasi yang mana beberapa kali ikut diajukan atau dicalonkan mampu memenangkan laga dari pilkada, walikota, gubernur, juga pilpres dua kali,” ujar Nyarwi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/9/2023) malam.
“Dan itu saya kira kemudian menjadikan PDIP memberikan privilege kepada pak Jokowi, sebagai kader istimewa yang terbukti juga berhasil sesuai dengan harapan PDIP,” sambungnya.
Lalu jika menelisik status kekeluargaan antara Jokowi dengan Kaesang yang sudah tak lagi berada dalam satu Kartu Keluarga (KK), tentu PDIP tak punya alasan kuat untuk memecat Jokowi. Terlebih Jokowi tidak menyatakan secara nyata mendukung Kaesang.
“Statement Jokowi yang kita lihat dimintai restu, bukan Jokowi mendukung, kecuali di statement misalnya kemudian Jokowi memberikan dukungan gitu secara nyata. Itu kan tidak ada,” ujarnya.
Tak hanya itu, Nyarwi menilai PDIP juga mempertimbangkan dan menghormati Jokowi tak hanya sebagai petugas partai, namun juga presiden.
“Tentu saja tidak mudah hanya dibatasi dalam lingkup cara berpikir atau dalam logika sudut pandang organisasi partai, sehingga PDIP saya kira punya harapan positif kepada pak Jokowi dengan sikap-sikap yang diambilnya,” terangnya.
“Nah tentu saja orang bisa saja apakah itu diskriminatif atau tidak, tentu terkait dengan relasi-relasi dan kontribusi juga kontribusi masing-masing partai pada PDIP. Nah dalam konteks ini saya kira Pak Jokowi dianggap kontributif juga ke PDIP paling tidak mampu berkontribusi sebagai brand yang kuat di PDIP,” lanjutnya.
Belum lagi, tambah Nyarwi, tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap Jokowi, belakangan ini di sejumlah lembaga survei menunjukkan hampir lebih dari 80 persen puas.
“Artinya dukungan publik dan masyarakat terhadap Jokowi cenderung lebih tinggi legitimasinya. Dan itu bisa menjadi harapan bagi PDIP untuk katakan lah Pak Jokowi bisa memberi efek elektoral terhadap PDIP,” jelasnya.
“Yang itu tidak semua kader punya, mampu menunjukkan itu sehingga terkesan Pak Jokowi ini punya privilege yang di atas rata-rata semua kader, yang mendekati keluarga trah Soekarno,” pungkas Nyarwi.
Sebelumnya, PDIP memecat kadernya karena terkait soal aturan satu keluarga satu partai. Sejumlah kader partai banteng moncong putih yang dipecat beberapa waktu lalu di antaranya Murad Ismail yang menjabat Gubernur Maluku, karena membolehkan istrinya bergabung ke PAN.
Kemudian Mundjirin, mantan Bupati Semarang yang dipecat bersama anaknya lantaran mendukung istrinya di pilkada melalui koalisi partai lawan PDIP. Berikutnya adalah I Made Gianyar yang merupakan mantan Bupati Bangli. Ia dipecat karena mendukung adiknya yang merupakan kader Partai Golkar di Pilkada Bangli.
