Guru Besar Universitas Muhammadyah Kupang Prof. Dr. Zainur Wula menilai semua konflik atau sengketa dari sebuah pesta demokrasi di Indonesia atau Pemilu harus diselesaikan dulu melalui mekanisme jalur hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
“Menurut pendapat saya rekonsiliasi itu penting, tetapi semua perbedaan atau konflik dari sebuah pesta demokrasi harus melalui mekanisme jalur hukum, yakni MK,” kata Zainur dikutip di Jakarta, Minggu (17/3/2024).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perlunya rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024 dan bersama-sama berfokus pada membangun Indonesia menuju negara maju.
Menurut Zainur yang juga Rektor Univesitas Muhammadyah itu, jika sudah ada putusan dari yang berwenang yakni MK tentang masalah Pemilu 2024, maka setiap masyarakat di Indonesia harus terima dengan jiwa besar dengan sportivitas untuk tegaknya sebuah demokrasi dan tegaknya NKRI.
Selain itu, tambah Zainur, juga untuk menjaga stabilitas politik sehingga keamanan terpelihara, harmoni kebangsaan Indonesia dan NKRI akan terus maju dan berkembang pesat di masa mendatang.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau pihak yang kalah pemilu.
“Pihak-pihak itu perlu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berangkulan,” ujar Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/3/2024).
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu menekankan, untuk membangun bangsa tentu tidak akan bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja, melainkan harus secara bersama-sama dengan antarkelompok masyarakat di Indonesia.
Sebelumnya, sejumlah dorongan untuk rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024 bermunculan dari sejumlah pihak, baik anggota legislatif, tokoh pengusaha, hingga tokoh agama. Mereka pun memiliki alasan masing-masing dalam menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional tersebut.
