Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka mulai beroperasi penuh pada Oktober 2023 dengan menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
“Nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh, artinya dari Bandara Husein Sastranegara ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet,” kata Presiden Jokowi selepas meninjau fasilitas BIJB Kertajati, di Majalengka, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden mendarat di BIJB Kertajati menumpangi Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB, dan disambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, serta Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Jokowi pun berkeliling nyaris 30 menit lamanya, lantas menggelar jumpa pers. Kepala Negara mengapresiasi aktivitas BIJB Kertajati yang dinilainya sudah sangat baik.
Presiden mengingatkan jika BIJB Kertajati sudah digunakan sebagai bandara embarkasi haji untuk sekitar 8.000 jamaah dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umrah hingga empat kali seminggu, plus melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak dua kali per minggu,” ujarnya.
Saat meninjau BIJB Kertajati tersebut, selain Menhub dan Gubernur Jawa Barat, juga hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Bandara Kertajati sudah kembali beroperasi dengan melayani penerbangan haji dan umrah per 28 Mei 2023 lalu. Selebihnya, tidak ada penerbangan komersial yang meramaikan bandara di Majalengka ini.
Padahal Bandara Kertajati merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara tersebut memiliki kapasitas terminal penumpang mencapai 5,6 juta penumpang per tahun.
Bandara Kertajati merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat yang sedang dikembangkan pemerintah pusat.
Wahid Ma’ruf
