Badan Intelijen Negara (BIN) mewanti-wanti potensi konflik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jika melihat banyaknya kepala daerah sementara atau penjabat.
Dari catatan BIN, ada 272 Penjabat (Pj) baik tingkat Kota/Kabupaten hingga Provinsi berpotensi memicu konflik pada pesta demokrasi 2024 mendatang.
“Saya juga melinat para Penjabat sementara di pejabat daerah itu kita harus juga sangat hati-hati supaya ini tidak menimbulkan atau dapat berpotensi memicu terjadinya konflik,” kata Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN), Tarwo Kusnarno dalam Webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
“Sejumlah kepala daerah yang akan habis masa jabatanyan dan diisi oleh Penjabat, nah ini kehati-hatian kita menjadi sangat penting agar ini tidak menimbulkan persoalan,” sambungnya tanpa merinci detail potensi konflik yang bisa ditimbulkan.
Sebelumnya, potensi konflik yang bisa muncul karena tidak adanya kepala daerah definitif juga sempat disinggung Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dalam pandangannya, eksistensi Pj bisa menganggu stabilitas politik pemilu 2024 lantaran Pj dipilih tidak melalui pemilihan demokratis.
