Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi sentra ekonomi baru. Pemerintah sudah menyediakan lahan komersil hingga 34 ribu hektare bagi kalangan swasta. Tentunya ada harganya.
“Per 27 Juli yang lalu, 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Gak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke pak Kepala Otorita IKN. Ini peluang, ini peluang,” ujarnya saat membuka Munas REI 2023 di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Jokowi pun mengharapkan REI untuk terlibat dalam proyek IKN Nusantara tersebut. Caranya dengan mengambil bagian dari lahan komersil 34 ribu hektare. Tetapi Jokowi menegaskan, lahan tersebut tidak gratis. Ada harganya, yang dikelola Badan Otoritas IKN.
Keyakinan Jokowi tentang IKN menjadi sentra proyek baru karena menjadi proyek terbesar di dunia. Prosesnya akan menjadi perhatian pada investor lokal maupun asing. Apalagi bila REI ikut terlibat dalam mewujudkan IKN Nusantara.
Jokowi menilai sektor properti, real estate dan konstruksi tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi yang sedang mengalami perlambatan global. Bahkan Jokowi mengungkapkan data tentang kontribusi sektor properti di 2018-2022, setiap tahunnya mencapai Rp 2.300-2 800 triliun.
“Sangat besar sekali. Ini memberikan kontribusi dari 16% dari PDB ekonomi kita, besar sekali. Tenaga kerja yang tersangkut dalam perputaran ekonomi di REI mencapai 13-19 juta orang. Sangat banyak sekali,” ungkap Jokowi.
Selain peluang bisnis di IKN Nusantara, Jokowi juga mengharapkan REI terlibat dalam penyediaan rumah terjangkau bagi rakyat kecil. Mereka saat ini banyak yang belum memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
Dalam paparan Kementerian PUPR, anggaran untuk mendukung infrastruktur IKN Nusantara tahun 2020-2023 sebesar Rp36,72 triliun dari total Rp62,27 triliun sampai dengan 2024 atau sebanyak 76 paket pekerjaan dengan progres sebesar 15,84%.
Anggaran untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2023 sebesar Rp26,67 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung infrastruktur Sumber Daya Air (Rp1,14 triliun), jalan dan jembatan (Rp9,72 triliun), permukiman (Rp11,58 triliun), perumahan (Rp4,20 triliun), dan Bina Konstruksi (Rp0,37 triliun).
Sementara dari laman resmi ikn.go.id, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.
Wahid Ma’ruf
