Terkait rencana pembangunan terminal Liquified Natural Gas (LPG) di Bali, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan yang semula menolak, akhirnya goyang juga. Proyek ini menggunakan energi bersih guna mencapai target net zero emission pada 2060, atau lebih cepat.
Menko Luhut mengatakan perlunya kajian secara komprehensif atas rencana pembangunan terminal LNG di Bali. Padahal, Pemprov Bali telah melakukan kajian terkait rencana lokasi terminal LNG di Sidakarya.
Namun, menurut Menko Luhut, kajian menyangkut sustainable quality tourism, ekosistem mangrove, aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, serta efisiensi biaya, perlu juga dilakukan. “Oleh sebab itu, kami ingin segera ada kajian yang melibatkan bukan hanya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), tetapi juga dari akademisi,” kata Menko Luhut, dikutip Sabtu (29/4/2023).
Rencana pembangunan terminal LNG dilakukan dalam upaya mendukung penggunaan energi bersih dan bentuk implementasi program untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
Pada kondisi normal, kebutuhan listrik di Bali mencapai 1.100 megawatt (MW), diperkirakan pertumbuhan konsumsi listrik pada 2045 di Bali, mencapai 24 terrawatt jam (TWh). Sehingga, LNG menjadi sumber energi listrik bagi masyarakat Pulau Dewata.
Terminal LNG itu, nantinya dibangun di lepas pantai Bali melalui perbaikan konfigurasi midstream offshore dengan mempertimbangkan kelestarian mangrove maupun keindahan area wisata. Alasan lain yang mendasari adalah tidak akan mengganggu lalu lintas kapal dan biaya pembangunan lebih efisien.
Setelah itu, Kemenko Marves akan mengoordinasikan pembahasan lanjutan atas usulan offshore dari PLN tersebut dengan melibatkan kementerian/lembaga dan para pihak terkait.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong agar rencana pembangunan Terminal LNG Sidakarya di Denpasar, segera direalisasikan. Meski, Menko Luhut sempat tidak setuju dengan proyek tersebut.
“Harapannya ya ini (proyek Terminal LNG) lolos, karena kita untuk kepentingan daerah Bali ya, dan sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan empat desa adat yang ada di wilayah itu,” kata Gubernur Koster di Denpasar, Jumat (14/4/2023).
