Komisi V DPR mempertanyakan rencana pemerintah mempekerjakan orang asing di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini, proyek tersebut dibiayai APBN, seharusnya pekerja lokal diprioritaskan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (20/6/2023), anggota Komisi V DPR, Mulyadi mempertanyakan rencana pekerja asing ‘cawe-cawe’ di proyek IKN Nusantara. “Setelah masalah tenaga kerja di Citeureup, Jawa Barat, kini muncul rencana pengadaan tenaga kerja asing di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ini masalah serius,” papar Mulyadi.
Dia bilang, proyek IKN Nusantaraan, saat ini, menyerap begitu besar anggaran negara atau APBN. Tahun ini saja anggarannya mencapai Rp23,9 triliun. “IKN ini menyedot anggaran yang begitu besar. Tapi tiba-tiba ada wacana tenaga kerja asing akan masuk IKN. Ini miris,” kata Mulyadi.
Selanjutnya dia menyarankan agar pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Seperti menciptakan fasilitas pelatihan untuk pekerja Indonesia. “Ditjen Bina Konstruksi bisa membangun camp atau sekolah untuk mempersiapkan SDM sehingga kebutuhan yang dibutuhkan untuk IKN bisa cepat,” kata Mulyadi.
Pandangan senada disampaikan, Ketua Komisi V DPR, Lasarus bahwa penggunaan tenaga kerja asing menunjukan ketidakmampuan Kementerian PUPR dalam menyiapkan SDM di bidang kontruksi. “Ini menunjukkan kualitas kita sekarang, kualitas kita di titik bahkan belum bisa meyakinkan bangsa kita sendiri,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Lazarus terus mengejar alasan pemerintah menggunakan pengawas atau mandor asing di IKN Nusantara. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan penggunaan pekerja asing sebagai pengawas proyek. Alasannya, untuk menjamin kualitas pembangunan IKN.
“Kami selaku (pengawas/DPR) yang membidangi infrastruktur, bertanya-tanya. Pemerintah kan katanya menggunakan tenaga asing untuk memastikan (kualitas). Apakah kurang pasti kalau tenaganya dari dalam negeri,” tutur Lazarus yang dapilnya Kalimantan Barat (Kalbar) itu.
