Program mudik gratis yang dilakukan partai politik (parpol) tidak memberi solusi. Parpol bisa berbuat lebih banyak dibanding menggelar program yang dianggap bentuk pencitraan saja.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, parpol yang memiliki fraksi di parlemen bahkan menempatkan kader terbaiknya duduk di kabinet, maupun menjadi kepala daerah seharusnya memberi terobosan untuk menjamin kelancaran mudik yang dua tahun tertunda.
“Mudik gratis dipolitisasi, semuanya demi kepentingan politik. Itu bukan mau menolong mudik gratis. Parpol itu pencitraan bukan menolong tapi pamrih,” kata Trubus, di Jakarta, Minggu (1/5/2022).
Menurut Trubus, belum ada terobosan yang nyata dalam melayani pemudik agar kembali ke kampung halaman menjalankan tradisi secara aman dan nyaman. Program mudik gratis yang dilakukan parpol, pemerintah maupun swasta belum mampu mengatasi persoalan macet yang selalu muncul setiap peristiwa mudik Lebaran.
Trubus mengatakan, imbauan mudik lebih awal untuk mencegah terjadinya kemacetan tidak efektif karena bukan kebijakan tertulis. Apabila terdapat kebijakan tertulis maka pihak swasta maupun pemda bisa melaksanakan imbauan tersebut.
“Makanya harus ada kebijakan tertulis mudik lebih awal, dan kerja sama kementerian, lembaga, pemda dan swasta harusnya memperbolehkan mudik lebih awal sebagai kompensasi,” ujarnya.
Secara terpisah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, kepadatan arus mudik terpantau sudah terurai. Skema satu arah pada Tol Cikampek diakhiri dan kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak sudah terurai.
“Kondisi arus mudik pada hari ini sudah menurun dibandingkan tiga hari terakhir,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. [WIN]
